Batal Gelar Pemilu, Abbas Diprediksi Buat Keputusan Salah dan Ancam Stabilitas Palestina

Keputusan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas untuk menunda pemilihan umum yang telah lama ditunggu-tunggu mengancam sistem politik Palestina. Ini juga dinilai dapat meningkatkan perpecahan internal antara Fatah dan Hamas.

Abbas mengumumkan bahwa pemilihan umum 2021 yang dijadwalkan pada 22 Mei akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut, dengan mengatakan bahwa kepemimpinan Palestina telah memutuskan untuk menunda pemilihan sampai partisipasi masyarakat Palestina di Yerusalem Timur dijamin.

Baca Juga: Tempat Suci Umat Islam Diserang, 6 Negara Arab Nyatakan Berdiri di Samping Palestina

Para analis mengatakan bahwa menunda pemilihan akan mengecewakan rakyat Palestina yang selalu ingin menyatukan lembaga publik mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta memperkuat persatuan internal mereka.

Pemilihan presiden Palestina terakhir diadakan pada Maret 2005, dan pemilihan legislatif pada Januari 2006. Opini publik Palestina berulang kali menuntut diadakannya pemilu untuk mengakhiri perpecahan internal yang telah berlangsung sejak 2007.

"Keputusan untuk menunda pemilihan memiliki motif politik yang menekankan komitmen Palestina pada Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan," kata Abdulmajid Sweilem, seorang analis politik dari kota Ramallah di Tepi Barat.

Dia mengatakan penundaan itu dilakukan setelah studi menyeluruh oleh kepemimpinan Palestina untuk meningkatkan tekanan Palestina untuk mengadakan pemilihan nanti dengan cara yang terhormat di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sweilem mengatakan dia yakin bahwa berpegang teguh pada pemilihan umum di Yerusalem Timur telah memberlakukan fait achievement politik baru pada Israel dan komunitas internasional untuk membawa kota suci itu ke garis depan perjuangan Palestina.

Hal senada juga disampaikan oleh Hani Musa, seorang analis politik lainnya, yang juga berbasis di Ramallah.

"Menunda pemilu akan membuat situasi Palestina goyah dan akan menjaga sistem politik dalam keadaan stagnasi mengingat kurangnya pembaruan legitimasi bagi kepemimpinan Palestina," ucapnya, seperti dilansir Xinhua.

Mustafa Ibrahim, seorang analis politik dari Gaza, mengatakan bahwa menunda pemilihan mengancam arena politik Palestina ke dalam perpecahan dan fragmentasi lebih lanjut.

Dia menyoroti keadaan frustasi rakyat dengan penundaan dan terus kurangnya akses ke surat suara untuk memperbarui legitimasi sistem politik Palestina.