Kisah Perusahaan Raksasa: Kangkangi Pertamina, Petronas Bisa Raup Untung USD7,95 Miliar Setahun

Petroliam Nasional Berhad atau biasa dikenal sebagai Petronas adalah perusahaan minyak dan gas (migas) milik pemerintah Malaysia. Badan usaha milik negara ini berada di antara perusahaan-perusahaan raksasa dunia Fortune Global 500.

Raksasa Migas milik Malaysia ini didirikan pada 17 Agustus 1974 dan sepenuhnya dimiliki dan dijalankan oleh negara. Sejak berdiri, Petronas dipercaya menjalankan tugas memproduksi hingga mengolah migas untuk rakyatnya.

Baca Juga: Kisah Perusahaan Raksasa: Harumnya Nama Unilever Sukses Dulang Cuan Sejak Abad ke-19

Dalam catatan Fortune tahun 2020, Petronas berhasil mengumpulkan uang sebesar 58,02 miliar dolar setahun dalam pendapatannya. Namun sayang, pendapatan itu tidak tumbuh, melainkan menyusut sebesar 6,8 persen di tahun itu. Artinya peringkat perusahaan itu dalam Fortune turun dari 158 (2019) ke 186 (2020). 

Lebih lanjut, Petronas sedikit merugi di 2020. Keuntungan perusahaan tercatat minus 32,8 persen di tahun itu, sehingga laba yang sukses didapat sebesar 7,95 miliar dolar. Di sisi lain, asetnya ikut turun dari 154,07 miliar dolar menjadi 152,21 miliar dolar. 

Apakah Petronas merugi sepenuhnya, sepertinya tidak. Pasalnya jika dalam persentase rasio laba terhadap pendapatan total mencapai 13,7 persen, sedangkan rasio laba terhadap asetnya masih di angka 5,2 persen, dan yang terakhir adalah rasio keuntungan terhadap ekuitasnya masih sebesar 8,4 persen.

Menarik kiranya untuk Warta Ekonomi mengulas kisah perusahaan raksasa Petronas sebagai salah satu yang terbesar menurut Global 500. Untuk itu simak artikel selengkapnya pada Kamis (20/5/2021) seperti di bawah ini.

Sebelum negara Malaysia dimerdekakan Pemerintah Kolonial Inggris, Royal Dutch Shell pertama kali memulai ekplorasi minyak di Miri, Sarawak. Perjanjian yang ditandatangani Charles Boorke pada 1909 menandakan penggalian untuk minyak dimulai secara resmi pada 1910 di Miri.

Selanjutnya perusahaan itu menemukan minyak baru di Brunei Darussalam. Setelah momen ini terjadi, mereka memutuskan tidak lagi melakukan aktivitas pengeboran minyak di Pulau Borneo (Kalimantan).

Hingga Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari Pemerintah Kolonial Inggris, Royal Dutch Shell masih menjadi raksasa migas di daerah tersebut. Posisi perusahaan itu rupanya masih kuat sampai tahun 1963 karena pemerintah Malaysia menjalin hubungan baik dengannya. 

Sayangnya setelah itu Malaysia beralih ke Esso, Continental Oil, dan Mobil. Negara kemudian memberikan izin eksplorasi di negara bagian Trengganu, yang merupakan wilayah terpadat dan pusat kekuasaan pemerintah federal. 

Namun pada 1974, hanya Esso-lah yang masih bertahan di daerah itu. Karena kegigihannya, Esso menemukan gas alam pertama di tahun itu pula. Perusahaan dengan cepat menjadikan Trengganu penghasil minyak yang lebih besar dari Sarawak atau Sabah. 

Melihat keuntungan yang didapat perusahaan asing mendorong pemerintah Malaysia menyusun rencana mendirikan BUMN migas milik sendiri. Di awal 1970-an, diusulkan Rencana Lima Tahun yang diterbitkan pada 1971. 

Setahun kemudian, minyak per barelnya dihargai 1,5 dolar AS, yang kemudian harganya naik menjadi 2,28 dolar AS per barel. Harga itu dipengaruhi oleh embargo minyak Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) sehingga diperparah menjadi 12 dolar AS per barel.

Pada tahun 1974, Undang-Undang Pembangunan Perminyakan diajukan di parlemen dan disetujui. Petronas didirikan pada 17 Agustus 1974. Awalnya, Exxon dan Shell menolak menyerahkan konsesi mereka dan menolak bernegosiasi dengan Petronas. Petronas kemudian memberikan pemberitahuan kepada semua perusahaan minyak asing bahwa setelah 1 April 1975, semua perusahaan minyak asing akan beroperasi secara ilegal di perairan Malaysia jika mereka tidak memulai negosiasi dengan Petronas.

Pendirian itu diperkuat oleh sikap Pemerintah Malaysia memilih untuk mendirikan perusahaan negara, daripada menggunakan pajak, batasan produksi, sewa guna usaha, atau instrumen pengawasan lain yang lazim.

Menurut rencana tahun 1971, tujuan Petronas adalah untuk menjaga kedaulatan nasional atas cadangan minyak dan gas, untuk merencanakan kebutuhan minyak dan gas nasional saat ini dan di masa depan, untuk ambil bagian dalam mendistribusikan dan memasarkan produk minyak dan petrokimia dengan harga yang wajar, untuk mendorong penyediaan pabrik, peralatan, dan layanan oleh perusahaan Malaysia, untuk memproduksi pupuk nitrogen, dan menyebarkan manfaat industri perminyakan ke seluruh negeri.

Pada 1974, mereka memesan lima kapal tanker untuk gas alam cair (LNG) oleh Malaysian International Shipping Company (MISC), yang 61 persennya dimilikinya. Ini akan membawa ekspor LNG keluar dari Malaysia, menghemat biaya menyewa kapal tanker asing, dan memperluas armada negara di bawah kendalinya sendiri

Petronas pergi ke hilir untuk pertama kalinya pada tahun 1976, ketika dipilih oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk memulai pembangunan proyek industri bersama ASEAN yang kedua, sebuah pabrik urea. Anak perusahaan, Asean Bintulu Fertilizer (ABF), berbasis di Sarawak dan sekarang mengekspor amonia dan urea ke seluruh dunia. Juga pada tahun 1976 Malaysia menjadi pengekspor minyak netto, tetapi ekspor berada pada tingkat yang sangat rendah sehingga membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan OPEC.

Setelah negosiasi yang berlangsung dari 1977 hingga 1982, Petronas telah menyelesaikan kontrak dengan Tokyo Electric Power dan Tokyo Gas untuk penjualan dan pengiriman LNG hingga tahun 2003.

Malaysia memberlakukan kebijakan deplesi terhadap Petronas, Royal Dutch Shell, dan Esso sebagai upaya untuk menunda habisnya cadangan minyak. Ini kemudian diperkirakan sekitar 2,84 miliar barel.

Pada 1980, minyak dan gas sudah mewakili 24 persen ekspor Malaysia, dan pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak atas ekspor ini dengan tarif 25%. Kebijakan baru dan pajak baru digabungkan menyebabkan produksi dan ekspor minyak mentah Malaysia turun pada tahun 1981, untuk pertama kalinya sejak Petronas didirikan. Output naik lagi, melampaui level 1980, pada tahun berikutnya, tetapi ekspor membutuhkan waktu hingga 1984 untuk melampaui level 1980. Pada 1982 bagian Petronas-pemerintah, yang telah meningkat menjadi 80 persen, dipotong menjadi 70 persen, dan pajak atas pendapatan perusahaan juga dipotong.

Selama pertengahan hingga akhir 1990-an, eksplorasi, pengembangan, dan produksi internasional tetap menjadi komponen kunci dalam strategi Petronas bersama dengan diversifikasi. Tahun 1995, anak perusahaan didirikan untuk mengimpor, menyimpan, dan mendistribusikan gas petroleum cair (LPG). Selain itu, pabrik polyethylene perseroan di Kertih mulai beroperasi. Petronas Dagangan Bhd dan Petronas Gas Bhd, go public di Bursa Efek Kuala Lumpur di tahun yang sama.

Sementara ekonomi Asia secara keseluruhan menderita krisis ekonomi selama tahun 1997 dan 1998, Malaysia dengan cepat bangkit kembali karena reformasi pemerintahan yang berhasil. Dari markas barunya di gedung tertinggi di dunia, Menara Kembar (Twin Towers) Petronas, BUMN kepedulian terus berkembang di industri minyak dan gas.

Pada tahun 2003, Malaysia ditetapkan untuk merebut Aljazair sebagai produsen LNG terbesar kedua di dunia dengan selesainya Kilang LNG Tiga Malaysia. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengomentari pencapaian tersebut dalam artikel Kantor Berita Bernama Mei 2003, mengklaim bahwa "kompleks LNG Petronas sekarang berfungsi sebagai contoh cemerlang lain dari visi yang diwujudkan dari aspirasi nasional, yang ditransformasikan menjadi kenyataan oleh kepercayaan yang sama di antara orang Malaysia bahwa 'kita bisa melakukannya.'"

Sejak didirikan, Petronas telah berkembang menjadi perusahaan migas internasional yang terintegrasi dengan kepentingan bisnis di 35 negara. Pada akhir Maret 2005, korporasi rup terdiri dari 103 anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, 19 perusahaan yang dimiliki sebagian dan 57 perusahaan asosiasi. Financial Times telah mengidentifikasi Petronas sebagai salah satu dari "tujuh saudara perempuan baru", yaitu perusahaan minyak dan gas nasional yang paling berpengaruh dan sebagian besar dimiliki negara dari negara-negara di luar OECD.

Petronas memberikan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah Malaysia, dengan setengah dari anggaran pemerintah bergantung pada dividen perusahaan, apalagi pada tahun 2011 neraca pemerintah sebenarnya mengalami defisit 5 persen dari Produk Domestik Bruto.