Eng-Ing-Eng, Tersangka Baru Rumah DP 0 Diumumkan, Jangan-Jangan Karena Si Novel Dekat dengan...

Politisi Ferdinand Hutahaean turut mengomentari soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Ia pun menyoroti bahwa penetapan tersangka baru diumumkan setelah Novel Baswedan tidak lagi memegang kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga: Pimpinan KPK Sudah Atur Singkirkan 51 Pegawai KPK, Novel Baswedan Akan Berjuang Sampai Akhir

“Setelah Novel Baswedan tak lagi megang kasus di KPK, baru tersangka kasus Rumah DP 0% ini diumumkan,” cuitnya, dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Jumat (28/5/2021).

Menurut dia, hal tersebut merupakan bukti bahwa Novel sebagai penyidik mempunyai konflik kepentingan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Baca Juga: Nasib Mas Novel dan Cs-nya Belum Ada Perubahan, Pak Jokowi Ujung-ujungnya Dicolek Partai..

“Fakta ini semakin menguatkan dugaan-dugaan yang selama ini beredar di tengah publik bahwa Novel Baswedan konflik interest dengan Gub DKI Anies Baswedan,” katanya.

Sementara itu, diketahui KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, yakni YRC, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, AR, Wakil direktur PT AP, TA, Direktur PT AP, Korporasi PT AP

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis, 27 Mei 2021.

Adapun, Novel Baswedan menjawab tudingan yang menyebut dirinya telah mengendalikan lembaga antirasuah tersebut, sehingga kasus-kasus korupsi yang terjadi dilingkaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak disorot. Baca Juga: Mas Novel KPK, Kalau Masih Ngotot 51 Temannya Dipecat, Balik Lagi Aja, Tapi Jadi Vas Bunga

Bahkan, Novel juga dicap taliban, dan dianggap melindungi sepupunya, yakni Anies Baswedan.

Terkait itu, ia pun menyatakan bahwa pola kerja di KPK berlapis dan masing-masing bekerja dengan integritas, tanpa intervensi.

"Saya sebagai penyidik bisa turun ketika penyelidik sudah mulai bekerja. Tetapi ketika mereka sedang bekerja, saya tidak bisa mengatakan maju atau mundur, berhenti atau dan lain-lain. Itu mekanisme dilakukan oleh masing-masin bidang pekerjaan di bawah kendali dari strukturalnya," ungkapnya, dilansir detik.com, Rabu (19/5/2021).

Lanjutnya, ia kemudian mengatakan jika hasil penyelidikan langsung ditingkatkan menjadi penyidikan lebih lanjut, kata dia, harus melalui mekanisme expose. 

Sambungnya, di forum itu akan hadir satgas penyidikan, penuntutan, para direktur, deputi, hingga pimpinan KPK.

Dalam forum ekspose yang selalu berlangsung terbuka biasa diwarnai perdebatan. Semua merujuk Pasal 44 yang menyebutkan soal syarat terpenuhinya 2 bukti untuk sebuah penyelidikan dapat naik ke penyidikan. Semua bisa diukur, direkam, dan ada notulensinya.

"Jadi kalau dikatakan bahwa ada yang mengatur dan lain-lain itu sulit dipahami, artinya itu khayalan saja," kata Novel Baswedan yang pernah berdinas di kepolisian dengan pangkat terakhir Komisaris (Mayor) tersebut.

Sementara itu, terkait dugaan korupsi di Pemprov DKI yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Anies Baswedan, ia tak menjelaskan apakah benar ada pengaduan resmi terkait isu tersebut. 

Hanya saja bila memang ada dan lanjut ke tahap penyidikan, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan ikut serta mengangani perkara tersebut.

"Saya harus mengatakan diri saya conflict of interest, sehingga saya tidak boleh menangani. Karena conflict of interest itu bukan berarti tidak mampu mengendalikan integritas ya, tetapi itu suatu keadaan dalam rangka melindungi integritas agar dapat terjaga," bebernya.