Prabowo Bakal Buru Pembocor Dokumen Perencanaan Pertahanan Negara

Jubir Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengklarifikasi beredarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," kata Dahnil dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.

"Kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik," kata Dahnil.

Kementerian Pertahanan sendiri, lanjut dia, akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik.

Dikatakan Dahnil, sesuai dengan direktif Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bahwa Presiden Jokowi ingin ada kejelasan 5 tahun sampai dengan 25 tahun ke depan Indonesia bisa memiliki alpahankam apa saja.

"Berangkat dari direktif tersebut, dengan juga melihat kondisi alpalhankam kita yang faktualnya memang sudah tua. Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," tuturnya.