Pemprov DKI Dapat WTP dari BPK, PDIP Malah Ungkit Kasus Damkar

Fraksi PDIP DPRD DKI bereaksi atas capaian Pemprov DKI baik karena mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kembali dari BPK RI.

"Ya kita ucapkan selamat DKI sudah dapat WTP, tapi ingat PR-nya juga masih banyak. Dan PR ini harus dikerjakan secara serius," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa.

Gembong menyebut PR di Jakarta saat ini paling menonjol ialah mengenai pengelolaan aset, sehingga dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar fokus terhadap pengelolaan aset tersebut.

"Penataan sampai saat ini memang belum menghasilkan pengelolaan aset yang baik. Itu jadi PR kita, artinya pengelolaan aset memang harus jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam pembenahan aset. Karena Jakarta ingin segera menikmati aset yang dimiliki oleh rakyat itu. Kan gitu. Jadi itu yang kita dorong kepada pak Gubernur, Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," tutur Gembong.

Karenanya itu, Gembong mewanti-wanti kepada Pemprov DKI untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya serta menggunakan anggarannya dengan baik dan benar, jangan sampai ada temuan yang tak masuk akal dalam penggunaan anggaran.

"Jangan seperti kasusnya Damkar misalkan, sudah dapat WTP ada temuan pengembalian ini kan menurut saya kurang pas," katanya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP dari BPK. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut diraih DKI.