Kim Jong-un Keras! Korut Bentuk Gugus Tugas Pemantau dan Penindak Penimbun Makanan

Pihak berwenang Korea Utara (Korut) baru-baru ini membentuk organisasi nasional baru untuk memantau dan menindak penimbunan ilegal makanan dan pencongkelan harga oleh penjual makanan. Perkembangan ini terjadi setelah pemimpin Korut Kim Jong Un membahas “masalah pangan” negara itu selama Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Kedelapan Partai Buruh pada pertengahan Juni.

Sumber Daily NK di Provinsi Hamgyong Utara melaporkan kemarin, bahwa organisasi baru itu yang secara resmi bernama “Gugus Tugas 17 Juni”, meluncurkan kegiatannya pada 25 Juni. Nama organisasi baru menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah dibuat dengan “dasar sementara.”

Baca Juga: Saat Negara Krisis, Kim Jong-un Gelar Inspeksi Besar-besaran Perdagangan Ilegal

Cabang organisasi baru dibentuk di provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Korut pada 24 Juni. Sekretaris partai lokal ditunjuk sebagai kepala cabang organisasi.

Anggota komite partai lokal, kantor Kementerian Jaminan Sosial, kantor Departemen Kehakiman, dan cabang Persatuan Wanita Sosialis Korea mengisi jajaran organisasi baru.

Hingga saat ini, pihak berwenang Korut telah menggunakan petugas Kementerian Jaminan Sosial dan unit disiplin yang terdiri dari penduduk setempat untuk memantau dan menindak masalah terkait makanan di negara tersebut.

Namun, Kementerian Jaminan Sosial dan unit disiplin tidak selalu efektif dalam memantau dan menindak pembelian makanan dalam skala besar oleh anggota donju –kelas wirausaha kaya Korut– dan pedagang grosir makanan. Petugas dan unit ini sering terlibat korupsi, termasuk rentan terhadap suap dan menutup mata terhadap aktivitas ilegal karena berbagai alasan (seperti “ikatan sekolah”).

Menurut sumber tersebut, signifikansi organisasi baru ini bertumpu pada kenyataan bahwa berbagai partai dan pejabat pemerintah telah ditugaskan untuk menangani langsung “masalah terkait pangan” negara tersebut.

Salah satu alasan pembentukan organisasi baru ini tampaknya adalah fluktuasi harga pangan dalam beberapa bulan terakhir. Pihak berwenang Korea Utara mungkin percaya bahwa mereka harus mengatasi masalah ini karena stabilitas harga pangan dan stabilitas rezim saling terkait erat.

Pihak berwenang mungkin juga percaya bahwa mereka perlu menyebarkan ketakutan di antara anggota donju dan berbagai pebisnis di pasar. Pimpinan mungkin berpikir bahwa sentimen publik bisa cepat turun jika kelompok-kelompok ini menolak menjual beras dengan maksud untuk menjual stok mereka nanti saat harga naik.

Pemimpin Korut  Kim Jong Un dilaporkan telah memberikan Satuan Tugas 17 Juni hak untuk menggunakan "hukum masa perang" untuk menangani orang-orang yang ditangkap oleh organisasi tersebut. Singkatnya, siapa pun yang kedapatan menimbun makanan dalam jumlah besar dapat menghadapi hukuman eksekusi maksimum, tergantung pada keseriusan pelanggarannya.

“Gugus Tugas 17 Juni memulai operasi penuh dari 25 Juni,” kata sumber itu. “Setiap unit terdiri dari 3-4 orang, yang berkeliling pasar dan rumah-rumah pedagang grosir makanan secara acak untuk memantau dan menindak [kegiatan ilegal].”