Segera Berakhir, Malaysia Setop Pembatasan Covid-19 Warganya karena Hal Ini

Malaysia dipastikan tidak akan memperpanjang kebijakan lockdown yang telah dijalankan sejak 1 Juni 2021, manakala aturan tersebut berakhir pada 1 Agustus mendatang.

"Pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang status darurat," kata Menteri Hukum Malaysia, Takiyuddin Hassan di hadapan anggota parlemen, seperti dikutip Reuters, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Tepok Jidat! Pekerja Migran Indonesia Ramai-Ramai Dideportasi dari Malaysia!

Di tengah situasi darurat Covid, aktivitas parlemen di Malaysia sebenarnya ditangguhkan. Namun, pada Senin (26/7/2021), digelar Sidang Istimewa, yang dijadwalkan berlangsung selama 5 hari.

Untuk diketahui, Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin telah mengkondisikan Malaysia berada di bawah aturan darurat Covid-19, sejak Januari 2021.

Langkah ini ditempuh Muhyiddin, demi menekan laju penyebaran Covid-19.

Namun, kalangan oposan menilai hal tersebut sebagai upaya mempertahankan kekuasaan di tengah tipisnya angka mayoritas di parlemen.

Status darurat dan lockdown ketat di Malaysia tak serta-merta mengubah situasi Covid di negara tersebut menjadi lebih baik.

Pada Minggu (24/7/2021), Malaysia mencetak rekor baru penambahan kasus positif sebanyak 17.045. Sehingga, totalnya telah melampaui angka 1 juta.

Malaysia adalah negara monarki konstitusional. Raja memiliki peran seremonial, yang melaksanakan tugasnya atas saran perdana menteri dan kabinet.

Namun, raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan status darurat.

Sejak berkuasa pada Maret 2020, Muhyiddin memerintah dengan mayoritas tipis, dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil.

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang merupakan partai politik terbesar Malaysia dan sekutu kunci dalam koalisi, telah menarik dukungan untuk Muhyiddin pada awal bulan ini.

Namun Jaksa Agung Malaysia menegaskan, penarikan itu tidak akan mempengaruhi posisi Muhyiddin atau kabinetnya. Karena penentunya adalah parlemen.

Sejauh ini, belum ada indikasi bakal digelar mosi tidak percaya.