Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menkes Gandeng BPKP Audit Vaksinasi Covid-19

        Menkes Gandeng BPKP Audit Vaksinasi Covid-19 Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Kesehatan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak guna melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.

        Kerja sama ini guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

        Baca Juga: Ibu Menyusui Bisa Vaksinasi Covid-19, Aman Kok!

        "Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin (9/8/2021).

        Sementara itu, untuk mendukung pengawasan distribusi dan ketersediaan stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

        "Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19," tambahnya.

        Budi ingin pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya. Dengan begitu, data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

        "Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah. Kalau ada perbedaan, harus segera direkonsiliasikan karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi. Kalau masih tinggi, kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya, kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: