Sumut Perlu Upayakan Percepatan Vaksinasi untuk Capai Herd Imunity

Tingkat capaian vaksinasi Sumut masih di bawah nasional. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong percepatan proses vaksinasi hingga dapat mencapai tingkat herd imunity 70%. 

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo mengatakan  pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai lokasi di Sumut berkolaborasi dengan Forkopimda merupakan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mengejar percepatan target vaksinasi.

Baca Juga: Temukan Vaksinasi Dipungut Bayaran? Menkominfo: Laporkan!

"Tujuan kita dalam mempercepat vaksinasi disebabkan provinsi Sumatera Utara berada di urutan 11 Provinsi dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Indonesia, berkontribusi sekitar 2% dari total kasus Covid-19 Nasional," katanya, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Presiden Belum Terima Vaksin Dosis Ketiga: Vaksin Booster Hanya untuk Nakes

Berdasarkan asesmen Kemenkes per 23 Agustus 2021, situasi covid-19 di Sumatera Utara berada pada level 3. Peta persebaran risikonya masih sedang hingga tinggi.

"Untuk di Sumut dengan risiko tinggi antara lain Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Tapanuli Utara, Samosir, Asahan, dan Labuhan Batu. PPKM Darurat dan disiplin prokes diharapkan dapat mendukung penurunan kasus secara signifikan di Sumatera Utara," ujarnya.

Sedangkan untuk dampak PPKM di Sumut terhadap tenaga kerja, dimana berdasarkan data Sakernas BPS, diperoleh estimasi tenaga kerja yang rentan terdampak di 4 sektor utama (PBE, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, dan Industri Pengolahan) sebanyak 182 ribu orang. Tenaga kerja (TK) yang terdampak tersebut akan menjadi tanggungan program Jaring Pengaman Sosial Daerah (Bansos Provinsi).

"Selain terhadap tenaga kerja, PPKM juga sangat berdampak  pada penyaluran kredit yang mengalami perlambatan (4,12% -> 3,24%) tertahan oleh melemahnya Kredit Investasi (KI) hingga -10,56%," ujarnya.

Namun demikian secara nominal, penyaluran kredit menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan II. Dari sisi sektoral, penyaluran pembiayaan meningkat pada sektor utama PBE dan konstruksi, namun mencatat penurunan pada sektor pertanian dan industri pengolahan. 

"Pertumbuhan kredit yang melambat sejalan dengan pertumbuhan restrukturisasi kredit di seluruh sektor utama Sumatera Utara. Namun demikian, risiko gagal bayar (NPL) masih relatif terjaga di angka 3,31%," katanya.

Kemudian PPKM juga berdampak pada pertumbuhan DPK perbankan yang menunjukkan penurunan (12,35% -> 11,02%) didorong oleh penurunan pada kelompok perbankan jenis simpanan giro dan deposito. 

"Berdasarkan nominal, seluruh jenis simpanan mengalami penurunan mengindikasikan PPKM yang berkepanjangan diiringi dengan suku bunga rendah berdampak pada penurunan minat deposan untuk menabung,"katanya.

Selain itu, berdasarkan golongan nasabah, penurunan DPK juga didorong oleh optimalisasi Belanja Pemerintah serta Swasta yang diduga cenderung menempatkan simpanannya dalam bentuk lain atau digunakan untuk modal kerja. 

"Sementara itu, secara spasial, DPK di seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya," pungkasnya.