Maklum Aja Jakarta Jadi Kota Terburuk, Kan Pak Anies Gubernur Indonesia, Maju Terus Pak Anies!

Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda memberikan sindiran atas urutan Ibu Kota Jakarta sebagai tata kota terburuk di dunia versi Rethinking The Future (RTF).

Karena itu, ia pun melontarkan sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies abaswedan dengan sebutan Gubernur Indonesia. Baca Juga: Buntut Belain Mas Anies Soal Balapan Mobil Listrik, Rektor Kok Gini Banget Menjilatnya,

"Jakarta Tata Kota Terburuk di Dunia. kok bisa?? bukankah pak gubernur @aniesbaswedan terkenal sangat piawai urusan Tata Kata? Kok bisa mendapat gelar terburuk?" tulisnya, dalam akun Instagramnya, seperti dilihat, Rabu (25/8/2021).

Lanjutnya, ia mengatakan dirinya bisa memaklumi Jakarta berada di urutan pertama tata kota terburuk lantaran Anies tidak hanya mengurusi DKI. Baca Juga: Anies Calon Kuat Pilpres 2024, Lebih Baik PDIP-PSI Lakukan Hal Ini Deh!

"Tapi saya bisa memaklumi.. karena pak Anies adalah "GUBERNUR INDONESIA".. jadi daerah yang pak Anies harus urus begitu luas, bukan DKI saja.. seperti tempo hari harus mengurus panen di Sumedang," cetusnya.

Kemudian, ia juga memberikan dukungan kepada Anies untuk menjadi Presiden di 2024 mendatang.

"Maju terus pak Anies. Saya sebagai warga terus mendukung bapak karena sudah sunatullah sampai bapak bisa jadi presiden RI ke 2024. amiin," ucapnya.

Adapun sebelumnya, platform media arsitektur Rethinking The Future atau RTF menempatkan Jakarta di peringkat pertama kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia.

"Jakarta bisa dikatakan sebagai tempat dengan desain tata kota terburuk di dunia," tulis RTF dalam artikel berjudul '10 Examples of Bad Urban City Planning' atau '10 Contoh Kota dengan Perencanaan Paling Buruk' di situs web re-thinkingthefuture.com. 

Dalam laporan tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan Jakarta berada di tepat pertama tata kota terburuk, yakni Jakarta disebut kota yang padat penduduk dengan udara dan air yang tercemar, kemudian ruang hijau dan ruang terbuka yang tidak memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota yang tidak terencana.

Termasuk, pembangunan infrastruktur yang berada di tangan pemerintah daerah berdampak mengurangi kemungkinan pelaksanaan proyek jangka panjang.