Amarah Prancis Bebani Aliansi Trans-Atlantik

Ketegangan antara AS, Australia dan Prancis seputar pembatalan kontrak kapal selam terus memuncak. Paris meratapi "pengkhianatan", sebaliknya Australia bersikeras hanya menjalankan kepentingan nasional.

Kegusaran Prancis terhadap Australia tak kunjung mereda. Penyebabnya adalah kontrak kapal selam senilai lebih dari USD 50 miliar yang sudah dikerjakan sejak lima tahun dibatalkan sepihak.

Baca Juga: Batal Beli Kapal Selam Prancis, PM Australia tak Menyesal karena Alasan Ini

Buntutnya konflik bereskalasi sepanjang akhir pekan. Satu per satu negara yang terlibat dalam pakta pertahanan AUKUS mendapat balasan.

Sabtu (18/9) Paris memanggil duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia, untuk pertama kali dalam sejarah.

Adapun Inggris yang oleh Menteri Luar Negeri Jean-Yves le Drian dianggap sebagai "roda ketiga” dalam pertautan itu dan cuma bersikap "oportunis,” mendapat perlakuan yang lebih lunak.

Pertemuan antara Menteri Pertahanan Florence Parly dan Ben Wallace pekan ini diam-diam dibatalkan, lapor The Guardian mengutip lingkaran diplomasi di Paris, Minggu (19/9).

Pada hari yang sama Presiden AS, Joe Biden, meminta pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Percakapan itu rencananya akan dilangsungkan "dalam beberapa hari ke depan,” klaim juru bicara Kemenlu di Paris, Gabriel Attal.

Kepada Biden, Macron akan meminta "klarifikasi” terhadap "apa yang sangat menyerupai pelanggaran kepercayaan yang besar,” imbuh Attal dengan nada yang lebih diplomatis ketimbang atasannya, Menlu le Drian.

"Menusuk dari belakang”

Momentum yang dipilih AS untuk mengumumkan pakta pertahanan AUKUS dinilai mempermalukan Paris. Pekan lalu kedua negara seharusnya memperingati 240 tahun Pertempuran Chesapeake, ketika armada laut Prancis meruntuhkan kedigdayaan Inggris, dan membuka jalan bagi kemerdekaan Amerika Serikat.

Akibatnya upacara besar yang sudah disiapkan kedutaan besar Prancis di Washington dibatalkan, dan diganti dengan pertemuan kecil-kecilan, kabar CNN. Perlakuan Biden "sama saja dengan menusuk dari belakang,” kata Le Drian, "serupa dengan apa yang biasa Donald Trump lakukan.”

Meski "menyesalkan” reaksi Prancis, pemerintah di Canberra bersikeras "tidak menyesalkan keputusan menempatkan kepentingan nasional Australia sebagai prioritas,” kata Perdana Menteri Scott Morrison, "tidak akan.”

Menlu Keuangan Australa Simon Birmingham mengatakan, saat ini prioritas pemerintah adalah memastikan "bahwa kita memulihkan hubungan kuat dengan pemerintah Prancis untuk jangka panjang.”

Cacat diplomasi Australia awalnya memesan kapal selam bertenaga diesel dari Prancis dalam sebuah kesepakatan bersejarah lima tahun silam.

Saat itu Paris menawarkan akan mendesain ulang kapal selam tenaga nuklirnya untuk memuat mesin konvensional.

Niatnya semua kapal selam akan dibangun di Australia. Namun kerumitan desain memperlambat masa pengerjaan.

PM Morrison mengklaim sudah mengisyaratkan dengan gamblang sikap Australia kepada Presiden Macron.

"Kami sudah menjelaskan bahwa kita akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan strategis nasional,” kata dia.

Namun Paris membantah. Morrison dikatakan hanya mendesak percepatan proyek, tanpa mengabarkan secara jelas pembatalan kontrak.

"Kami tidak pernah dikabarkan tentang niat Australia,” sanggah Menhan Parly. Juru bicara Partai Buruh Australia, Penny Wong, mengritik ini bukan kali pertama Perdana Menteri Morrison "memperdaya mitra internasional, atau gagal mengerjakan PR diplomatik sebelum mengumumkan pembatalan,” katanya.

Cacat diplomasi itu berbuntut panjang. Menteri Eropa, Clement Baune, mengatakan lakon Canberra merusak kepercayaan, dan membahayakan negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

"Kalau kita tidak lagi yakin, kita tidak bisa maju dan saya tidak melihat bagaimana kami bisa mempercayai Australia,” kata dia kepada stasiun televisi, France 24.

Jalan buntu?

Prancis dinilai membuat pertaruhan berbahaya dengan mengumbar konflik melawan negara sekutu. Sejauh ini, Paris hanya bersikap seorang diri, tanpa negara Uni Eropa lain yang mendukung, kata Bertrand Badie, Guru Besar Hubungan Internasional di Sciences Po, Paris.

Menurutnya pemerintah di Paris harus punya rencana untuk mengelola konflik agar tidak melebar.

"JIka Anda memancing krisis seperti ini, Anda harus tahu di mana jalan keluarnya,” kata dia.

Adidaya Eropa lain seperti Jerman sejauh ini masih bergeming. Diamnya Berlin diyakini berkaitan dengan pemilihan umum yang kian dekat.

Celia Belin, pakar hubungan transatlantik, meyakini ”Prancis harus mengabarkan penilaian mereka terhadap sekutu Eropa dan memberi tahu AS untuk mencari solusi.”

Jika dibiarkan, pakta pertahanan yang sebenarnya diniatkan untuk memperkuat fron melawan Cina, justru mengoyak aliansi lama dengan Eropa, kata Francois Heisbourg, dari Yayasan Riset Strategis di Paris.

Sebabnya pemerintah Prancis "punya hak untuk murka.” Tapi "risiko bagi Prancis adalah jika kemurkaan itu menjadi panduan mereka,” imbuhnya.