Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Daerah Mau Turun Level PPKM? Capaian Vaksinasi Jadi Syarat Patokan

        Daerah Mau Turun Level PPKM? Capaian Vaksinasi Jadi Syarat Patokan Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ada syarat baru bagi daerah yang ingin turun level  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yakni capaian vaksinasi. Syarat itu bahkan sifatnya ditetapkan untuk daerah aglomerasi.

        Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyontohkan, capaian vaksinasi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat ini belum mencapai 50 persen. Sehingga, DKI Jakarta pun tidak bisa turun status jadi PPKM Level 2 meski capaian vaksinasinya lebih baik dari daerah Bodebek.

        Baca Juga: Karena PPKM, Ariel NOAH: Gue Sudah Kayak Ibu-ibu

        "Kita ketahui sejak pekan lalu penentuan level PPKM ditambahkan elemen cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia," ujar Siti Nadia dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (22/9) lalu.

        Siti Nadia memerinci, syarat penurunan PPKM level 3 menjadi level 2 harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama minimal 50 persen dari jumlah penduduk secara umum dan vaksinasi dosis pertama untuk lansia minimal 40 persen dari penduduk lanjut usia (lansia).

        Untuk syarat penurunan PPKM level 2 menjadi level 1, lanjutnya, harus didukung dengan cakupan vaksinasi dosis pertama 70 persen penduduk secara umum dan 60 persen vaksinasi pada lansia.

        "Penilaian terhadap cakupan vaksinasi aglomerasi akan mengikuti kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi terendah, seperti di wilayah Jabodetabek," kata Siti Nadia.

        Ihwal aturan capaian vaksinasi wilayah aglomerasi menjadi syarat untuk turun level PPKM, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku tak berkeberatan menyoal hal tersebut.

        "Ya kita harus memahami satu sama lain ya. Tentu pemerintah pusat punya alasan," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/9).

        Dia menegaskan, belum turunnya level PPKM DKI meski kasus positif berkurang drastis dan vaksinasi melebihi target, memang capaian yang baik. Tetapi, aturan wilayah aglomerasi tadi kata dia, memang harus dipahami lebih jauh.

        "Karena kita harus memahami Jakarta kan tidak berdiri sendiri," tambahnya.

        Menurut Riza, kota-kota penyangga di sekitar Jakarta memiliki pengaruh dan interaksi kuat dengan DKI sendiri. Sehingga, pihaknya mendorong agar semua wilayah bisa membaik sesuai aturan pemerintah pusat.

        "Semuanya harus sama-sama baik sehingga baru diturunkan levelnya," jelas dia.

        Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan akhir September 2021 target vaksinasi mencapai 2,5 juta per hari. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu terdapat sejumlah daerah yang berat untuk memenuhi target itu, salah satunya Jawa Barat.

        “Kalau untuk capai 2,5 juta (vaksinasi per hari) kami sudah membuat target per daerah. Kalau lihat ini (target per daerah) memang agak berat target harian yang harus disuntikkan itu adalah Jawa Barat,” kata Maxi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (23/9).

        Menurut Maxi, target vaksinasi di Jawa Barat masih cukup berat karena saat ini capaian penyuntikkan hariannya masih jauh dari target. Diketahui, untuk mencapai 60 persen suntik vaksin dosis pertama pada Oktober, maka per hari harus menyuntikkan vaksin sebanyak 445.041 kali. Sementara saat ini capaian di Jawa Barat baru pernah mencapai 260 ribu penyuntikkan per hari.

        “Kecepatan hariannya saat ini baru pernah capai 260 ribu. Jadi ada usaha hampir dua kali. Dan ini akan kami konsentrasikan dengan TNI/Polri bagaimana caranya,” tutur Maxi.

        Selain Jawa Barat, lanjut Maxi, terdapat sejumlah daerah yang juga memiliki tugas cukup berat lantaran target vaksinasi hariannya di atas 100 ribu. Provinsi tersebut yakni Jawa Timur, lantaran per hari harus menyuntikkan 382.038 vaksinasi. Kemudian juga Jawa Tengah karena harus menyuntikkan 344.846 vaksinasi per hari.

        “Ini butuh usaha yang keras terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” katanya.

        Lebih lanjut Maxi mengungkapkan, saat ini juga masih ada empat provinsi  yang melaporkan cakupan vaksinasi masih di bawah 20 persen dari total populasi daerah. Keempat daerah tersebut yakni Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara serta Papua.

        Untuk mencapai target ini, sejumlah langkah strategis pun  akan dilakukan. Salah satunya adalah dengan melibatkan TNI/Polri, BKKBN, PMI dan BIN. Selain itu, Kemenkes  juga akan terus melakukan mobilitasi sumber daya yang ada di rumah sakit vertikal, Poltekkes, ataupun KKP untuk melakukan pelayanan vaksinasi berbasis mobile ke masyarakat.

        “Kemudian mengadakan sentra vaksinasi melalui mitra termasuk dari Komisi IX yang banyak membantu, dari OJK dari bank, perguruan tinggi dan organisasi keagaman,” katanya.

        Maxi menekankan, untuk mencapai 2,5 juta vaksin per hari, maka cakupan vaksinasi di rumah sakit  minimal harus 200 per hari dan puskesmas 100 per hari. Tak hanya itu, klinik praktek bidan mandiri serta pos puskesmas terutama di daerah yang sulit dijangkau juga harus ikut bergerak.

        Hingga saat ini, capaian vaksinasi harian di Indonesia sudah menyentuh 1,8 juta dosis, atau mendekati capaian target harian berjumlah 2 juta dosis suntikan per hari. Maxi memastikan, Kemenkes akan terus berupaya mempertahankan tren laju penyuntikan vaksin sebanya 2 juta dosis per hari.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: