Demokrat Kritik Pedas Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Simak Isinya

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya telah mencatat beberapa hal terkait kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Menurut dia, salah satunya soal kondisi politik dan demokrasi di Indonesia yang terus memburuk di era Jokowi.

Hal itu juga bisa dilihat berdasarkan dari penilaian berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan lembaga survei SMRC.

Baca Juga: Dua Tahun Jokowi Maruf, Demokrat Lantang: Indonesia Tak Pernah Sebebas di Era SBY

Bahkan, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir.

"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara Free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021)

Oleh sebab itu, pemerintahan Jokowi perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaiki hal tersebut.

Alumnus Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu turut menyinggung wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang sempat dihembuskan oleh beberapa pihak di media sosial.

Dia menilai justru jika dilihat ada yang berupaya menggoda Presiden Jokowi untuk menguatkan kekuasaannya lewat amandemen Konstitusi.

"Kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," jelasnya.

Di samping itu, ada juga catatan terkait adanya kasus beberapa pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius.

Baca Juga: Pak Jokowi Emang Top, Pak Prabowo Aja Sampai Dibuat Begini...Gokil!

Dia merasa pemerintah ingin menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan mereka.

Terakhir, Herzaky berharap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin bisa meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik daripada situasi saat ini di tengah kepungan money politics, post-truth politics, dan identity politics.