Dua Tahun Jokowi Maruf, Demokrat Lantang: Indonesia Tak Pernah Sebebas di Era SBY

Partai Demokrat memberikan catatan terbesar bagi dua tahun pemerintahan Jokowi-Amin.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk. 

Baca Juga: Demokrat Ngotot Capreskan Mas AHY: Bagusnya Presidential Threshold Dihapus

Dia menjelaskan hal itu bisa dilihat dari penilaian berbagai lembaga internasional, seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan lembaga survei  SMRC. 

"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara Free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Rabu (20/10) 

Alumnus Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu menyebutkan berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. 

"Demokrasi Indonesia masuk dalam kategori yang belum sempurna menurut laporan tersebut. Dari lima indikator, kebebasan sipil mendapatkan nilai terendah," jelasnya. 

Herzaky menegaskan pemerintahan Joko Widodo perlu kerja keras selama tiga tahun tersisa untuk memperbaiki hal tersebut. 

"Belum lagi Pemerintahan saat ini harus menghindari godaan besar menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia," tegasnya. 

Dia juga menyebutkan dengan 82% parlemen yang dihuni oleh koalisi pemerintah membuat kebijakan apapun yang akan diambil dengan mudah bisa disetujui parlemen. 

Herzaky mencontohkan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. 

"Di parlemen, Demokrat menjadi satu-satunya kekuatan besar yang menolak secara frontal dengan walk out saat sidang paripurna yang berencana mengesahkan RUU Omnibus Law," tuturnya.