Pemprov DKI: Demo Boleh, Tapi Sebaiknya Dialog

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta buruh untuk mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ketimbang melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Kita duduk bersama-sama. Demo boleh, kita menghargai demokrasi, tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja mencari solusi yang terbaik, mengingat juga sekarang karena masih pandemi COVID-19," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Pemprov DKI sebagai pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak. Pendapat buruh, kata Riza, akan didengarkan seperti halnya pendapat dari pengusaha, sehingga diperlukan dialog bersama.

Dia meminta agar semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, untuk menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI.

"Kita akan carikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Prinsipnya, semua harus baik, semua harus senang," kata Riza.

Riza menambahkan Pemprov tidak bisa memberikan keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak karena saat ini pandemi COVID-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.

"Sekarang 'kan memang karena pandemi COVID-19, jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak," kata dia.

Serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa serentak di 26 provinsi pada Rabu (10/11/2021) untuk meminta kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi itu akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau wali kota di masing-masing daerah. Di Jakarta, aksi akan digelar di depan Balai Kota dan diikuti oleh 500-1.000 orang buruh.