Kredit Foto: GenPI
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa memberikan sorotan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Herry mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membongkar ulang Kepala BP2MI lantaran hasil kinerjanya dianggap kurang maksimal.
Baca Juga: Tak Kunjung Dilantik, Jokowi Belum Sreg dengan Jenderal Andika Perkasa?
"Kepala BP2MI juga termasuk yang harus di-reshuffle," katanya kepada GenPI.co, Sabtu (13/11).
Dia menjelaskan, kinerjanya menjadi sorotan karena kenaikan 117,4 persen pengaduan TKI yang belum dituntaskan.
"Itu adalah bukti nyata Kepala BP2MI belum maksimal," jelasnya.
Menurutnya, tampak bahwa Kepala BP2MI bukan orang yang kompeten di bidang ini. "Harus di-reshuffle," tegasnya lagi.
Selain itu, Herry juga memberikan perhatian kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, kedua menteri itu diduga terlibat kasus mafia alat tes PCR.
"Jika benar, Jokowi harus berani bersikap tegas. Di sini integritas dan profesionalisme Jokowi diuji," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Tamil Selvan yang mendesak Luhut dan Erick Thohir untuk mundur.
Ia mengatakan, dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick ini menguatkan asumsi kebijakan para Menteri di kabinet Jokowi selalu tumpang tindih. Bahkan, menurutnya menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan Covid malah lebih dominan, ternyata ada kepentingan bisnis terselubung didalamnya.
Baca Juga: Reshuffle Kembali Mencuat, Bagaimana Posisi Luhut? Begini Analisis Pengamat
"Saat ini rakyat jadi mengerti mengapa ada menteri yang ngotot ngurus covid. Ini bentuk nepotisme terbuka namanya, Kalau punya malu mundur," kata Tamil dalam keterangannya.
Baca Juga: Anies Baswedan Bisa Jadi Dag Dig Dug, KPK Sedang Bidik Dugaan Kasus Korupsi Formula E
Tamil berpendapat, dengan terbongkarnya informasi dugaan Luhut dan Erick berbisnis PCR maka masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut. Oleh sebab itu, menurutnya Presiden Jokowi harus mengambil langkah bijak untuk membersihkan citra nya di muka publik.
"Masyarakat akan mengangap Pak Jokowi ikut terlibat, apalagi LBP ini seolah Perdana Menteri di Kabinet Pak Jokowi," ungkapnya.
Menurut Tamil, terbongkarnya dugaan mafia PCR ini membuat publik makin tidak percaya kepemimpinan Jokowi.
"Publik makin antipati pada Pak Jokowi. Maka saya bilang, 2 menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah. Karena perbuatan mereka mencela nama baik Pak Presiden," pungkasnya.
Seperti diketahui, dua nama menteri yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir diduga kuat bermain dalam bisnis Tes Covid-19 PCR.
Baca Juga: Terang Benderang! Ternyata Ini Alasan Jokowi Tunjuk Andika Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ternyata
Perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) dimiliki sahamnya oleh PT. Toba Bumi Energi yang diketahui berkaitan secara kepemilikan dengan Luhut Panjaitan. Sedangkan, Yayasan Adaro Bangun NegPaneri yang sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum