Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Cuap-cuap Ahok di YouTube Berbuntut Desakan Mengundurkan Diri dari Pertamina

        Cuap-cuap Ahok di YouTube Berbuntut Desakan Mengundurkan Diri dari Pertamina Kredit Foto: Instagram/Basuki Tjahaja Purnama
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebaiknya Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengundurkan diri.

        Alasannya, kata Dedi, Ahok telah mengumbar hal-hal yang sedianya bisa diselesaikan internal korporasi, namun memilih mengumbar ke ruang publik melalui kanal YouTube pribadi.

        Akan lebih baik dan terhormat, jika dia mengundurkan diri," kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

        Baca Juga: Nyinyiran Maut Tokoh Papua Buat Ahok: Urusin DKI Saja Tidak Becus, Ternyata Hebatnya Hanya...

        Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai mantan Gubernur DKI itu tak bisa bekerja dengan baik dalam pemerintahan Jokowi.

        Atas dasar itu, Dedi menilai lebih baik dan terhormat, Ahok mengundurkan diri.

        "Mengingat dia punya kontribusi dan kedekatan personal pada penguasa," pungkasnya.

        Sebelumnya, Ahok menolak terhadap rencana pembelian StreetScooter milik perusahaan mobil Deutsche Post DHL Group, Jerman, sebagai strategi pengembangan mobil listrik nasional.

        Sayangnya, Penolakan Ahok itu cuap-cuap di kanal YouTube pribadinya yang menjadi ruang publik.

        Sementara itu, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin menilai cara Ahok mengumbar di YouTube sudah tak punya power lagi.

        “Itu tanda tidak punya power. Dia akhirnya bicara keluar," kata Salamuddin dalam keterangannya, Kamis (25/11).

        Menurut Salamuddin, jika Ahok bisa menjalankan perannya dalam mengkoordinasikan tata kelola komunikasi di antara komisaris dan direksi, maka curhatan di YouTube itu tidak akan pernah ada.

        Sebagai kepanjangan tangan pemerintah di perusahaan BUMN, lanjut Samuddin, Ahok harus bisa mengelola direksi.

        "Kalau begini kan berarti Ahok dalam posisi tidak bisa mempengaruhi itu," tandasnya. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: