Truk Militer Tabrak Pedemo, Pesan Tajam Pemerintah Oposisi: Niat Junta Jelas Ciptakan...

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok oposisi bawah tanah yang telah menjadikan dirinya sebagai pemerintahan paralel negara itu, mengecam insiden truk militer tabrak pengunjuk rasa. 

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut, di mana dikatakan lima orang tewas dan lebih banyak lagi luka serius, Associated Press melaporkan.

Baca Juga: Mobil Tentara Tabrak Pedemo dan 5 Tewas, Begini Seruan Keras PBB untuk Myanmar

“Sifat acak dari serangan --membunuh dan melukai tanpa pandang bulu, bukanlah kebetulan. Niat junta itu jelas: ciptakan ketakutan dan kepanikan sebanyak mungkin. Menimbulkan rasa sakit, trauma, dan penderitaan sebanyak mungkin, tanpa mempedulikan siapa korbannya," kata pernyataan yang ditandatangani oleh juru bicara kelompok dan menteri kerja sama internasional, Dr. Sasa.

"Tegaskan pesan bahwa siapa pun setiap saat dapat dibunuh, ditangkap, dipukuli, atau dilukai, hanya karena berada di tempat yang salah,” sambungnya.

Pernyataan itu mengulangi seruan kelompok itu untuk tindakan internasional untuk membantu menggulingkan pemerintah militer.

Sekitar 30 orang ambil bagian dalam pawai, menurut seorang anggota Pemogokan Rakyat Yangon, sebuah kelompok perlawanan lokal yang mengorganisirnya. Media yang diposting online menunjukkan para pengunjuk rasa membawa plakat dengan gambar Suu Kyi, dan menyerukan pembebasan segera para pemimpin negara yang ditahan.

Penyelenggara, yang berbicara dengan syarat anonim karena ancaman penangkapan, mengatakan kelompok itu mengadakan protes semacam itu untuk membuat warga tetap terlibat dalam perjuangan melawan pemerintah yang dibentuk militer.

Kelompok gerilya perkotaan yang militan juga menyerang pejabat dan memasang bom, sementara konflik bersenjata terbuka telah melanda daerah pedesaan, yang mengarah ke peringatan bahwa negara itu mungkin tergelincir ke dalam perang saudara.

Sejak dia ditahan oleh militer, Suu Kyi telah menghadapi tuduhan mulai dari melanggar peraturan virus corona hingga korupsi. Mereka secara luas dipandang dibuat-buat untuk mendiskreditkannya dan membenarkan pengambilalihan militer.

Militer mengklaim tindakan itu dilakukan karena kecurangan yang meluas dalam pemilihan November tahun lalu. Pengamat independen dari jajak pendapat, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, mengatakan mereka tidak melihat bukti yang membenarkan klaim tentara.