Desak Jokowi Hapuskan Presidential Threshold, PA 212: Masuk Logika Mana...

Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menyoroti aturan Presidential Threshold yang dianggap meresahkan. Menurutnya, demokrasi di Indonesia akan makin buruk setelah adanya aturan ambang batas tersebut.

Sebab, Presidential Threshold mengharuskan calon presiden di Indonesia mendapat dukungan partai politik (Parpol) sebanyak 20 persen.

Baca Juga: Ngeri! Refly Harun Bongkar Keburukan Presidential Threshold, Oligarki Sampai Disebut-Sebut

"Saya rasa demokrasi akan sangat gawat karena aturan ini. Masuk logika mana calon pemimpin yang didukung rakyat harus mendapat suara parpol," ucap Aminudin kepada GenPI.co, Minggu (12/12).

Aminudin menjelaskan kebebasan rakyat akan kembali dikerucutkan terhadap pemimpin pilihan parpol. Selain itu, calon pemimpin di Indonesia juga harus mengeluarkan dana cukup besar agar bisa mendapat dukungan parpol.

"Untuk mendapatkan 20 persen itu sangat sulit, yang mana calon presiden nonpartai harus membayarkan sejumlah uang ke parpol," jelasnya.

Oleh karena itu, Aminudin merasa Presiden Jokowi agar bisa menghentikan praktik oligarki demokrasi. Sebab, kata dia, aturan ambang batas itu merupakan pesanan dari oligarki yang bakal memperburuk demokrasi.

"Presiden janganlah bikin oligarki makin berkuasa pada 2024. Jadi, beliau sangat bisa menghentikan ini," imbuhnya.