Ngeri! Rudal Balistik Korea Utara Bikin Amerika Tegas Lakukan Hal Ini

Pemerintahan Joe Biden pada Rabu (12/1/2022) memberlakukan sanksi pertamanya atas program senjata Korea Utara menyusul serangkaian peluncuran rudalnya, termasuk dua sejak pekan lalu.

Sanksi tersebut menargetkan enam warga Korea Utara, satu orang Rusia dan satu perusahaan Rusia yang menurut Washington bertanggung jawab atas pengadaan barang untuk program tersebut dari Rusia dan China.

Baca Juga: Semenanjung Korea Panas, Korea Utara Lagi-lagi Bikin Bikin Korea Selatan dan Jepang Tegang

Dilansir Reuters, Departemen Keuangan AS mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kemajuan program Korea Utara dan untuk menghambat upayanya untuk mengembangkan teknologi senjata.

Amerika Serikat juga mengusulkan agar lima dari orang-orang itu juga dimasukkan dalam daftar hitam oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan membutuhkan persetujuan konsensus oleh komite sanksi Korea Utara yang beranggotakan 15 orang. Baca selengkapnya

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak berhasil melibatkan Pyongyang dalam dialog untuk membujuknya agar menyerahkan bom nuklir dan misilnya sejak menjabat pada Januari tahun lalu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk melakukan diplomasi dengan Korea Utara.

"Apa yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir ... hanya menggarisbawahi keyakinan kami bahwa jika kami ingin membuat kemajuan, kami perlu terlibat dalam dialog itu," katanya dalam jumpa pers.

Departemen Keuangan mengatakan sanksi itu mengikuti enam peluncuran rudal balistik Korea Utara sejak September, yang masing-masing melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Korea Selatan, sekutu AS yang telah mendorong Washington untuk mendukung lebih banyak keterlibatan dengan Korea Utara, mengatakan tidak percaya langkah itu berarti bahwa pemerintahan Biden telah mengeraskan posisinya.

"Kami pikir tindakan AS mencerminkan posisi AS yang ada bahwa menerapkan sanksi juga penting, bersama dengan dialog," kata juru bicara kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pengarahan.

Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson mengatakan langkah itu menargetkan "penggunaan terus menerus perwakilan luar negeri Korea Utara untuk mendapatkan barang secara ilegal untuk senjata."

Peluncuran terbaru Korea Utara adalah "bukti lebih lanjut bahwa mereka terus memajukan program-program terlarang meskipun ada seruan masyarakat internasional untuk diplomasi dan denuklirisasi," kata Nelson dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan bahwa Departemen Luar Negeri telah menunjuk Choe Myong Hyon yang berbasis di Rusia, warga negara Rusia Roman Anatolyevich Alar dan perusahaan Rusia Parsek LLC untuk "kegiatan atau transaksi yang secara material berkontribusi pada proliferasi senjata pemusnah massal atau sarana pengirimannya. "

Dikatakan Choe Myong Hyon, perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua Korea Utara (SANS) yang berbasis di Vladivostok, telah bekerja untuk mendapatkan peralatan terkait telekomunikasi dari Rusia.

Empat perwakilan organisasi bawahan SANS Korea Utara yang berbasis di China - Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak dan Pyon Kwang Chol - dan satu orang Korea Utara yang berbasis di Rusia, O Yong Ho, juga menjadi sasaran.

Sim Kwang Sok, yang berbasis di Dalian, telah bekerja untuk mendapatkan paduan baja dan Kim Song Hun, yang berbasis di Shenyang, perangkat lunak dan bahan kimia, kata Departemen Keuangan.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa setidaknya antara 2016 dan 2021, O Yong Ho telah bekerja dengan Parsek LLC dan Alar, direktur pengembangan perusahaan, untuk pengadaan beberapa barang dengan aplikasi rudal balistik, termasuk benang Kevlar, aramid serat, oli penerbangan, bantalan bola, dan mesin penggilingan presisi.