Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Peringatan Keras Buat Presiden! Pak Jokowi Diminta Hati-hati Angkat Kepala Otorita IKN

        Peringatan Keras Buat Presiden! Pak Jokowi Diminta Hati-hati Angkat Kepala Otorita IKN Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) masih menjadi polemik hingga saat ini. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah pun angkat suara terkait polemik tersebut.

        Trubus menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menentukan Kepala Otorita IKN yang berkompeten.

        "Saya pikir Pak Jokowi harus hati-hati dalam memilih figur yang ingin diangkat menjadi Kepala Otorita IKN," ujar Trubus kepada GenPI.co saat ditemui di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (21/1).

        Baca Juga: Nggak Disangka-sangka, Ini Sosok yang Usulkan ‘Nusantara’ Jadi Nama Ibu Kota Negara, Ternyata…

        Trubus menjelaskan Kepala Otorita IKN harus memiliki latar belakang yang mumpuni soal pemindahaan pusat pemerintahan tersebut.Sebab, kata dia, perbedaan nyata akan sangat terasa ketika Jakarta bukan lagi menjadi IKN.

        "Saya menganggap pemilihan Kepala Otorita itu harus diseleksi ketat, bukan hanya dari Presiden Jokowi. Jadi, keinginan soal visi dan misi IKN bisa terwujud segera," jelasnya.

        Selain itu, Trubus menilai masyarakat masih belum memahami arti dari perpindahaan IKN baru tersebut.

        Menurut dia, pemerintah harus serius dalam mensosialisasikan rencana pemindahan IKN agar masyarakat lebih memahami urgensi dari kebijakan tersebut.

        "Banyak masyarakat belum tahu apa yang akan terjadi ketika IKN benar terjadi. Jadi, ini tugas berat dari pemerintah," beber Trubus.

        Lebih lanjut, Trubus menyarankan pemerintah agar tidak keluar dari jalur kebijakan IKN. Sebab, kata dia, pengawasan kepada pemerintah di IKN kemungkinan tidak lagi diawasi DPRD. Dengan demikian, pengawasan mutlak nantinya akan ada di tangan DPR.

        "Otomatis DPR punya tugas lebih berat untuk mengawasi pemerintah karena DPRD tidak terlibat, berbeda hal dengan di Jakarta," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: