Elektabilitas Jeblok jadi Taruhan Kalau Golkar Paksakan Capres Nol Koma, Muncul Pula Keluhan DPD

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan Vauly menyatakan partainya bisa menjadi pemenang pada 2024.

Asalkan dikelola dengan sungguh-sungguh sebab mesin partai ini kapasitasnya besar, karena amat disayangkan jika belum mampu digerakkan dan dinavigasi dengan benar.

"Partai Golkar memiliki perangkat infrastruktur berlapis dan berjenjang. Dari level pusat, provinsi, kabupten kota hingga ke kecamatan. Belum lagi Hasta Karya, organisasi sayap dan organisasi kepemudaan yang melekat,” ujar Mirwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/1). 

Karena itu, lanjut Mirwan, jika seluruh infrastruktur ini yang katanya solid terkonsolidasi, maka tidak mungkin elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tetap nol koma dan golkar bahkan kini sudah terlempar di urutan ketiga. Di bawah Partai Gerindra yang umurnya terpaut jauh dengan partai ini.

Mirwan pun menuturkan, jebloknya elektabilitas ini sebetulnya dipicu banyak hal. Salah satunya soal tradisi baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar selama ini selalu memberikan dana operasional bulanan kepada setiap DPD di Provinsi dan Kabupaten atau kota, kini sudah tidak ada lagi.

"Mereka para ketua-ketua DPD I dan II malah dibebankan kewajiban memasang baliho besar di lokasi-lokasi mahal dengan ongkos sendiri," jelasnya.

Hal itu dinilai memberatkan bagi pengurus-pengurus di daerah, ia bahkan merinci tradisi bantuan anggaran sudah berjalan sejak era Akbar Tanjung, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

"Tentu saja hal itu sangat  memberatkan bagi kader-kader di daerah. Di era kepemimpinan Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie setiap DPD Tingkat I mendapat anggaran rutin 15 juta perbulan, dan Kabupaten Kota 5 juta,” ujar Mirwan.

Karena itu, lanjutnya, peluang bakal berkembang dan meluasnya simpati masyarakat kepada Golkar di bawah bisa dipastikan bakal. Belum lagi persoalan elektabilitas ketum Airlangga yang nol koma plus konsolidasi organisasi jalan di tempat. 

"Karena itu disaat bersamaan seperti ini maka memaksakan diri menjadi jadi Capres di 2024 sama halnya jika Ketua Umum sedang menyandera Partai,” pungkas Mirwan.