Sumut Teken Kesepakatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ikut menandatangani komitmen  kesepakatan dukungan percepatan rehabilitasi mangrove pada Selasa (8/2).

Sumut bersama Provinsi Riau, Kepri, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat termasuk dalam 9 Provinsi prioritas program rehabilitasi mangrove di Indonesia dengan target 600.000 hektare sampai tahun 2024.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen mendukung pencapaian  target rehabilitasi mangrove. Hal tersebut mengingat keberadaan mangrove sangat penting bagi umat manusia di antaranya sebagai habitat biota laut dan penyerapan emisi karbon.

"Pemprov Sumatera Utara sangat mendukung, semoga program ini nantinya bisa terlaksana dengan baik sehingga hutan mangrove di Sumut semakin baik kondisinya dan selanjutnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Afifi.

Sementaraitu Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kementerian KLH Bambang Supriyanto mengatakan mangrove merupakan ekosistem penting untuk perlindungan wilayah, lingkungan, kesejahteraan dan penting mitigasi perubahan iklim.

"Untuk itu kami merasa perlu dukungan semua pihak. Hutan mangrove punya nilai ekonomi potensial yang bisa kita realisasikan," kata Bambang.

Ia menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah  dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) saat ini tengah diselesaikan. Harapannya, semoga perdagangan karbon bisa dilaksanakan khususnya untuk memberi insentif kepada masyarakat yang menjaga lingkungan mangrove.

"Kontribusi dan partisipasi Pemda luar biasa. Kami ingin memperkuat komitmen dengan Pemda agar percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksakan di Sembilan Provinsi dapat berjalan sinergis dan kolaboratif," ujarnya.

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia mencapai 3,364 juta ha atau 20,37 % total luas hutan mangrove dunia.