Demokrat Sentil Pemerintah dan Pendukungnya Fokus Pemulihan Ekonomi, Jangan Bikin Gaduh Terus!

Demokrat meminta Pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh. Jangan malah membuat gaduh hampir tiap saat.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat mengatakan dunia usaha itu butuh kepastian dan ketenangan. Bukan kegaduhan yang tidak perlu untuk bisa pulih. 

Baca Juga: Demokrat Masuk Tiga Besar, Pasukan Mas AHY: Eranya Kerja Tulus & Kerja Nyata untuk Rakyat

"Kita punya Konstitusi, yang sudah mengatur pemilu lima tahun sekali. Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres  dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha," ungkapnya pada Kamis 23/2/2022.

Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun membuat gaduh dan jadi ramai. "Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi."

Ada apa sebenarnya dengan Pemerintah atau pendukungnya. Mengapa hampir tiap bulan, ada saja elemen pemerintah melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan pemerintahan, Selalu dengan alasan pemulihan ekonomi. Selalu mencoba test the water terus.

"Kalau memang ada tim di kabinet yang tidak sanggup mengelola ekonomi negeri ini, sebaiknya mundur saja. Kalau tidak mampu atau tidak sanggup mengelola ekonomi negeri ini, itu mundur. Bukan minta perpanjangan waktu."

Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk Konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih.

"Kami yakin Presiden Joko Widodo ingin turun panggung di 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik dan demokrasi serta Konstitusi yang terjaga dengan baik. Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan Konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024. Jadi, kita tunggu Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan-usulan berbahaya seperti ini."