Pemilu Ditunda dan Kekuasaan Jokowi Diperpanjang, Begini Reaksi Novel Bamukmin

Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin mengatakan rencana penundaan Pemilu serta perpanjangan periode kekuasaan Presiden adalah bentuk keotoriteran rezim Jokowi.

Novel menilai dorongan dari partai politik pendukung pemerintah yang ingin Pemilu ditunda dengan dalih pemulihan ekonomi sangat tidak masuk akal. Ia yakin ada kuasa yang lebih besar yang menginginkan agar Jokowi memperpanjang masa jabatannya karena mantan Wali Kota Solo telah mengakomodasi kepentingan oligarki. 

"Kuasa oligarki yang menurut KH Said Agil Siraj 'jangan ganggu politik China'. Kan tenaga kerja asing ramai datang ke Indonesia dan juga penguasaan di berbagai bidang sudah dikuasai para Tiongkok itu puncaknya berdirinya IKN," kata Novel kepada Warta Ekonomi.

Tak cukup di situ, cengkraman oligarki juga sudah menggurita di sektor-sektor yang seharusnya diperuntukan untuk rakyat banyak. Justru, pemerintah rela menggadaikan kepentingan rakyat untuk melayani kemauan oligarki.

"JHT dikorbankan bahkan diduga dijadikan bisnis. IKN juga, bangsa ini mau mereka keruk untuk terwujudnya IKN dan untuk siapa IKN tersebut? Pasti lah buat para pemodal itu lagi lagi ya para cukong yang ideologinya mungkin sudah berbeda dengan kita karna dengan kekuatan uang mereka DPR diduga dibeli," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta.

Setelah mendengar berbagai masukan, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Dia mengaku hanya menampung masukan tersebut, hingga kemudian berani mengusulkan ke KPU RI dan masyarakat secara terbuka.

"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 23 Februari.

Sementara itu, di kesempatan yang berbeda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tengah mengkaji usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menyusul sikap politik dari partai besar seperti PKB dan Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Ya, memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," pungkas Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/22022).