Ramai Soal Usul Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Tidak Ada Yang Lebih Penting Bagi Rakyat Selain...

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan kritisi adanya wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya, menunda Pemilu sama halnya bertindak melampaui wewenang yang diberikan UUD dan merampas hak kedaulatan rakyat. 

Baca Juga: AHY atau Airlangga Hartarto Minggir Dulu, Ini Dia Ketum Partai dengan Elektabilitas Tertinggi

"Menunda Pemilu 2024 artinya bertindak melampaui wewenang yang diberikan UUD, merampas hak kedaulatan rakyat, menciptakan pemimpin tirani dan otoriter, merusak masa depan bangsa, maka itu harus ditolak," tulis Anthony dalam akun twitternya @anthonybudiawan dikutip Selasa (1/3/2022).

Ia menilai adanya wacana penundaan Pemilu merupakan sebuah kecelakaan berpikir dari elit partai politik dengan alasan ekonomi dan minimnya keuangan negara. 

"Apalagi kalau alasannya demi memprioritaskan pembangunan Ibu Kota, yang secara substansi masih dipermasalahkan oleh berbagai kelompok masyarakat," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bagi masyarakat yang menghormati demokrasi, adanya penyelenggaraan Pemilu merupakan prioritas tertinggi di atas segala urusan negara. 

"Tidak ada yang lebih penting bagi rakyat Indonesia selain penegakan konstitusi, khususnya Pemilihan Umum,"ucapnya.

Kemudian Anthony mengatakan, banyak pihak merasa anggota dewan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang seharusnya membela kepentingan rakyat. 

Baca Juga: Gus Yahya Nilai Penundaan Pemilu Masuk Akal, Eh Kena Kritik Pengamat

"Malah berkolaborasi dengan pemerintah, membela kepentingan sekelompok kecil masyarakat oligarki, yang jelas-jelas merugikan rakyat banyak," ucapnya.

Anthony mengatakan, pihak yang setuju Pemilu 2024 ditunda merupakan bagian dari anti-demokrasi dan perusak tatanan negara.

"Catat, mereka yang setuju adalah para anti-demokrasi perusak bangsa, tinggalkan!," pungkasnya.

Dalam cuitannya lain, ia menyampaikan bagi pihak yang mengatakan negara tidak memiliki uang untuk Pemilu 2024 harus hati-hati. Sebab hal tersebut bisa dituduh memfitnah.

"Yang mengatakan negara tidak ada uang untuk Pemilu 2024 harus hati-hati, bisa dituduh memfitnah, karena denga mengatakan pemerintah tidak ada uang, artinya mengatakan pemerintah gagal mengelola negara ini, karena itu mereka harus buktikan, kalau tidak, artinya memfitnah," pungkasnya.