Gak Kelar-kelar, Elon Musk Masih Kepentok Hukum Atas Paket Pembayaran CEO Tahun 2018

Tesla dan Elon Musk masih menghadapi uji coba atas paket pembayaran CEO 2018 yang bernilai sekitar USD2,5 miliar (Rp35 triliun) pada saat diberikan.

Pemegang saham Richard J. Tornetta menggugat Musk dan dewan Tesla setelah paket itu dibersihkan. Gugatan tersebut mengklaim itu berlebihan dan mengatakan otorisasi oleh dewan direksi perusahaan mobil listrik itu melanggar kewajiban fidusia.

Melansir CNBC International di Jakarta, Jumat (4/3/22) penghargaan kinerja CEO 2018 Musk terdiri dari 101,3 juta opsi saham (disesuaikan dengan pemecahan saham 5-untuk-1 pada tahun 2020) dalam 12 tahapan berdasarkan pencapaian.

Baca Juga: Satelit Internet Canggih Elon Musk Tiba di Ukraina, Begini Cara Kerjanya!

Rencana itu mengatakan Musk akan dibayar hanya jika dia mencapai tonggak tersebut yang berfokus pada nilai pasar dan operasi Tesla. Jika tidak, sebagai CEO, Musk tidak akan menerima apa pun.

Kemudian, saham Tesla pun meroket dan pembayaran ke Musk dimulai pada tahun 2020 sehingga membuatnya menjadi orang terkaya di dunia.

Tornetta berusaha untuk membatalkan hibah opsi dari rencana 2018 yang telah menjaring saham Musk senilai puluhan miliar dolar pada nilai saat ini.

Pemegang saham menuduh bahwa anggota dewan Tesla memiliki konflik yang dirahasiakan dan mengatakan Musk membuat rencana pembayarannya sendiri dengan bantuan pribadi dari mantan pengacara perceraiannya Todd Maron, yang juga penasihat umum Tesla.

Tornetta mengklaim bahwa dewan Tesla tidak mengungkapkan semua informasi yang seharusnya dimiliki pemegang saham sebelum pemungutan suara proksi untuk menyetujui rencana pembayaran.

Untuk diketahui, Maron telah meninggalkan perusahaan pada akhir 2018, dan Tesla tidak memiliki penasihat umum sejak Desember 2019.

Pengacara Musk telah meminta pengadilan untuk penilaian singkat dan berusaha agar kasus tersebut dibatalkan. Namun dalam sebuah surat tertanggal 24 Februari, kanselir pengadilan Kathleen St. J. McCormick menulis, “Saya skeptis bahwa litigasi ini dapat diselesaikan berdasarkan fakta yang tak terbantahkan. Jadi, saya membatalkan argumen lisan pada mosi penilaian ringkasan. Kasus ini akan diadili."

Sebuah persidangan telah dijadwalkan pada 18 April, di pengadilan kanselir Delaware, menurut pengajuan yang pertama kali diterbitkan oleh database transparansi hukum PlainSite.