Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        'Penundaan Pemilu Bagian dari Demokrasi, Percakapan di Grup WA kok Dilarang?'

        'Penundaan Pemilu Bagian dari Demokrasi, Percakapan di Grup WA kok Dilarang?' Kredit Foto: Antara/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komentator politik Rocky Gerung menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 itu masih belum jelas.

        "Patuh pada konstitusi namun tetap berharap ada jalan lain agar agenda tersebut bisa dilaksanakan. Ya ini ucapan Presiden mendua itu. Dia mau bilang bahwa ‘Ya udah saya akan terima’ tapi dia juga berharap ada jalan lain," kata Rocky melalui kanal Youtubenya.

        Menjadi aneh, karena pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 adalah bagian demokrasi, tapi saat minta TNI tertibkan percakapan di grup Whastapp.

        "Kalau kita hubungkan ucapan Presiden ‘Ya dalam demokrasi apa aja boleh diucapkan, boleh dibahas’. Nah kalau emak-emak TNI membahas ibu kota kenapa dilarang. Ka itu juga demokrasi di dalam keluarga,” katanya.

        Seperti diketahui, Jokowi mengatakan bahwa siapapun boleh mengusulkan soal penundaan Pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga siapapun boleh bebas berpendapat.

        Meski begitu, Jokowi menegaskan bukan hanya taat dan tunduk, semua pihak harus patuh terhadap konstitusi yang ada.

        Sebelumnya, Jokowi meminta supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustaz penceramah radikal.

        Selain itu, ia menekankan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan untuk hal-hal kecil. Contohnya, pembicaraan mengenai ketidaksetujuan terhadap kebijakan IKN di grup-grup WhatsApp.

        "Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," katanya dalam TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

        "Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: