BP Tapera Buka Kemungkinan Lakukan Pembiayaan Perumahan untuk Pekerja Informal

Besarnya porsi masyarakat Indonesia yang mencari nafkah menjadi pekerja sektor informal menjadi daya tarik tersendiri bagi BP Tapera untuk dapat menyalurkan perumahan ke sektor tersebut.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan mengatakan, potensi ke depan yang harus diselesaikan adalah untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Baca Juga: Pembayaran DP Jadi Kendala Utama Milenial dalam Memiliki Rumah

"Karena 59,45 persen informal. Padahal, program yang selama ini ada menurut hemat kami lebih banyak ke formal, sementara kebutuhan lebih banyak ke informal. Sebenernya dimungkinkan karena seluruh peserta tadi," ujar Tarigan dalam acara Webinar berjudul "Properti Sebagai Lokomotif PEN", Kamis (10/3/2022).

Selain itu, BP Tapera pada 2022 juga menargetkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2022 mencapai 260 ribu unit atau lebih tinggi 60 ribu unit dibandingkan dengan target dari RPJMN sebesar 200 ribu unit.

"Target kami di tahun 2022 itu FLPP 200 ribu unit, tapi setelah kami cermati kembali dengan anggaran sebesar Rp23 triliun kemungkinan bisa disalurkan menjadi 260 ribu unit. Kalau di RPJMN 200 ribu unit, tapi kami targetkan 260 ribu unit," ujarnya.

Tarigan mengatakan, untuk Tapera pihaknya menargetkan penambahan 40 ribu unit dari yang ditetapkan dalam RPJMN sebanyak 100 ribu unit. Hal tersebut merupakan hasil hitungan dana Rp8,9 triliun untuk PNS yang harus dikembalikan tahun ini dan memiliki sisa sebanyak Rp2,9 triliun.

"Dari duit yang ada tadi ada Rp8,9 triliun kemudian harus dicadangkan untuk PNS yang pensiun tahun ini harus bisa dikembalikan, setelah kami hitung kembali anggaran yang ada saat ini dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan itu sekitar Rp2,9 triliun atau 40 ribu unit," ungkapnya.

Dari 40 ribu unit tersebut, Tarigan menyebut akan membagi menjadi tiga jenis pembiayaan: KPR kepemilikan, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.