Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak independen dan sarat kepentingan politik.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan dan Muhaimin Iskandar meyakini adanya keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Adian menegaskan, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu.
Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR. Jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen.
Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, dan yang setuju hanya 187 kursi.
Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei. Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.
Dia menambahkan, di semua media hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media, di mana 60 persen mendukung, 40 persen menolak."
"Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari Big Data yang berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau yang lain," jelas dia.
Adian mengungkapkan dalam penyampaian hasil Big Data tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodelogi yang digunakan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: