Luhut: Kalau RI Terjebak Middle Income Trap, Presiden Berikutnya 'Innalillahi'

Masa depan Indonesia bisa menghadapi tantangan berat jika pertumbuhan ekonomi gagal dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan melontarkan peringatan keras bahwa pemimpin Indonesia di masa mendatang berpotensi hanya mengelola populasi lansia apabila negara terjebak dalam middle income trap.

Peringatan itu disampaikan Luhut saat menyoroti pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 hingga 6 persen sampai tahun 2028. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut dapat menghambat Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah.

Luhut menjelaskan ancaman tersebut berkaitan langsung dengan berakhirnya bonus demografi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bonus demografi akan mulai habis pada 2042.

Saat bonus demografi berakhir, struktur penduduk Indonesia akan berubah dan didominasi kelompok usia lanjut. Kondisi itu dinilai bisa menjadi beban besar apabila fondasi ekonomi tidak cukup kuat sejak sekarang.

Karena itu, Luhut menilai periode saat ini merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, masa yang sering disebut sebagai masa emas Indonesia justru menyimpan risiko besar apabila seluruh pihak gagal bekerja sama menghadapi berbagai tantangan.

“Kalau kita tidak tumbuh 5-6% sampai tahun 2028, itu saya bilang tadi, middle income trap kita masuk. Karena apa? Bonus demografi akan habis 2042,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Ia kemudian menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Menurut Luhut, Indonesia bisa menghadapi situasi sulit jika masih terjebak dalam middle income trap ketika bonus demografi berakhir.

“Kalau kita masih middle income trap siapa pun nanti presidennya setelah itu, ya maaf, kalau saya bilang innalillahi aja, dia akan mengelola orang-orang tua, kita tidak mau terjadi,” ujarnya.

Untuk menghindari skenario tersebut, Luhut mendorong berbagai langkah percepatan reformasi. Ia menilai efisiensi birokrasi, deregulasi, dan penerapan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari solusi yang harus segera dijalankan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi kontak langsung dalam pelayanan publik sehingga potensi pelanggaran aturan dan praktik yang tidak efisien dapat ditekan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait modernisasi tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Evaluasi MBG, Luhut: Ide Besar dari Presiden, Tapi yang Salah Kita Semua

Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga mengandalkan sejumlah program strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pengembangan family office disebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Meski memberikan peringatan keras, Luhut tetap optimistis Indonesia mampu keluar dari berbagai tantangan tersebut. Ia bahkan meyakini ekonomi nasional berpotensi tumbuh hingga 7 sampai 9 persen dalam beberapa tahun mendatang apabila seluruh elemen bangsa mampu bergerak bersama.