Jokowi Jengkel Belanja Produk Impor Masih Tinggi, Ini Kata Pengusaha Muda

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencintai produk buatan dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bagas Adhadirgha mengatakan, arahan Presiden untuk mencintai produk buatan Indonesia harus dimaknai bahwa presiden memberi peluang para pengusaha lokal agar bisa semakin berinovasi dalam meningkatkan daya saing produk di dalam negeri.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwasannya anggaran pemerintah wajib 40% dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Tujuannya untuk menekan laju inflasi dan membuka lapangan kerja," ujar Bagas, dalam rangka Arahan Presiden Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Kepada Menteri dan Kepala Daerah, kemarin.

Menurutnya, penggunaan 40% dari APBN, APBD maupun belanja dari BUMN bisa membuka lapangan kerja bagi 2 juta masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, peran serta HIPMI adalah meningkatkan jumlah pengusaha-pengusaha muda di Indonesia.

Dengan begitu produk-produknya bisa dimasukkan ke dalam e-katalog atau aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

"Hal tersebut bisa diklik oleh BUMN-BUMN maupun pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat, sehingga semuanya menggunakan barang dari Indonesia. Bapak Presiden akan mengecek langsung setiap anggaran sampai ke level kabupaten, bahwasannya belanja negara itu dibelanjakan buat produk dalam negeri," ucapnya.

Jadi, kata Bagas, ke depan HIPMI akan menyuarakan kampanye penggunaan produk dalam negeri dengan membuat gerakan-gerakan cinta produk dalam negeri atau gerakan menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah saat ini sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat mendukung pemakaian produk dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Jengkel Soal Impor dan Ancam Reshuffle, Eh Demokrat Bilang Begini

"HIPMI berharap, agar langkah ini bisa diterapkan juga oleh para produsen-produsen besar di Indonesia agar lebih mau secara ikhlas untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksinya dan tidak hanya pemerintah, tetapi pihak swasta juga harus memiliki rasa cinta produk buatan dalam negeri. Jangan sampai nanti malah langkah pemerintah yang sudah memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam belanja negara ataupun BUMN, tetapi tidak dimanfaatkan para produsen besar tersebut karena tidak mau berupaya meningkatkan TKDN dalam proses produksinya," pungkasnya.