Perpustakaan Nasional Dukung Peningkatan Literasi Perempuan dan Anak

Sebagai langkah nyata dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalin kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) yang mengusung tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital". Acara ini diselenggarakan secara hybrid dan berlangsung selama dua hari, yakni 29-30 Maret 2022.

Baca Juga: Buka Rakornas Perpustakaan 2022, Muhadjir Effendy: Digitalisasi Perpustakaan Adalah Keharusan

Menteri Bintang menyampaikan, kerja sama yang dilakukan merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan literasi perempuan dan anak. Dikatakannya, praktik baik sudah dilakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan, terutama pengarusutamaan gender.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, Pak Kepala Perpusnas selama ini tiada henti kerja sama. Spot yang diberikan dari Perpustakaan Nasional kepada kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Lindungan Anak. Perpusnas telah melakukan implementasi nyatanya melalui layanan informasi terkait peningkatan keterampilan perempuan. Salah satunya, dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," katanya.

Kata Bintang, perempuan dan anak merupakan unsur yang penting untuk diintervensi karena perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia yang tidak boleh ditinggalkan. Mengingat, setengah dari populasi Indonesia, yakni 49,48 persen adalah perempuan dan sebanyak 30,1 persen adalah anak-anak.

"Bicara tentang pembangunan perempuan dan anak-anak tidak hanya menjadi objek. Namun, bagaimana perempuan dan anak ini dilibatkan juga menjadi subjek dalam pembangunan," jelasnya.

Maka, lanjut Bintang, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama untuk menjadikan perempuan berdaya. Pemberdayaan perempuan, katanya, adalah salah satu dari 5 arahan presiden untuk peningkatan kapasitas perempuan di bidang kewirausahaan.

"Kami harap, penandatanganan nota kesepahaman ini tidak menjadi dokumen semata. Namun, bagaimana kita tuangkan melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia Maju," harap Bintang.

Sejalan dengan keinginan itu, Kepala Perpusnas menjelaskan, Pembukaan UUD 1945 memandatkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Disebutkan bahwa siapapun anak bangsa, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun TNI/POLRI, memiliki tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. "Kalau kita cerdas, maka sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI utuh untuk selama-lamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat akan menjadi bagian dari percaturan global," terangnya.

Syarif Bando juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama Kementerian PPPA untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, harus dimulai dengan bangsa yang cerdas.

"Bahwa kita semua hadir di sini untuk mengakselerasikan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan juga perguruan tinggi yang betul-betul bisa sukses membangun sumber daya manusia," urainya.

Pada acara yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan tujuh perguruan tinggi, yakni UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas Al Gifari, Universitas Al Sali-Al Aitam, IAI Ngawi, dan STMIK Jawa Barat.

Menteri Bintang juga berkesempatan menyerahkan beberapa penghargaan, di antaranya:

1. Provinsi dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi Tahun 2021:

• Peringkat 1 D.I Yogyakarta
• Peringkat 2 Jawa Tengah
• Peringkat 3 Jawa Barat

2. Provinsi dengan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi Tahun 2021:

• Peringkat 1 Kalimantan Selatan
• Peringkat 2 Maluku
• Peringkat 3 Gorontalo

Selain itu, Kepala Perpusnas juga memberikan penghargaan Provinsi Dengan Cakupan Akreditasi Perpustakaan Terbaik Provinsi dengan prosentasi perpustakaan terakreditasi terbanyak (Tertinggi) kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai peringkat 1; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (peringkat 2); dan Peringkat 3 kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DI Yogyakarta. Diikuti dengan Kategori Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan Terbaik, jatuh kepada Pekanbaru, Salatiga, dan Kabupaten Bandung.

Didik Suhardi (Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK) juga ikut memberikan penghargaan Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Dekonsentrasi Terbaik Tahun 2021, di mana Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta kembali menduduki peringkat 1, sedangkan peringkat 2 jatuh kepada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, dan Peringkat 3 kepada Dinas Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Papua.