Isu Presiden 3 Periode, Suara Lantang AHY ke Pemerintah Menohok: Rakyat Sedang Susah...

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi wacana penundaan pemilu dan isu presiden 3 periode.

AHY mengatakan, Partai Demokrat konsisten menolak wacana tersebut.

“Saya sendiri sejak awal menolak segala isu, wacana yang digulirkan terkait penundaan pemilu yang bisa diartikan sebagai pembatalan pemilu,” ujar AHY di Yogyakarta, dikutip Kamis 7 April 2022.

Baca Juga: Jelang Demo Besar-besar 11 April, Tagar Goodbye Jokowi Trending di Twitter

AHY mengatakan, seharusnya pemerintah memprioritaskan penanganan kebutuhan pokok hari ini. Di mana sejumlah bahan kebutuhan pokok naik. Dari BBM hingga sembako

“Rakyat sedang susah, harga-harga naik. Bukannya mencari solusi, malah berpikir memperpanjang kekuasaan,” kata AHY.

Menurutnya, pemikiran perpanjang masa jabatan merupakan sesuatu yang disconnect atau tidak nyambung dengan harapan rakyat. Kondisi ini pun menjadi perhatian Demokrat.

AHY pun menilai wajar jika saat ini gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah aspirasi.

Antara lain untuk menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan-bahan pokok, menentang konflik agraria, juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Semua itu relevan. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa adalah suara rakyat yang kita dengarkan setiap hari. Bukan suara rakyat yang direkayasa,” ucapnya.

AHY juga menjawab sejumlah tuduhan terhadap Partai Demokrat yang sering tuduh menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa.

AHY mengatakan, partainya sudah terbiasa terkena hoaks yang seolah-olah mengendalikan demonstrasi maupun bentuk kritik lain yang dilakukan kelompok masyarakat.

Tuduhan itu menurutnya hanya untuk mencari kambing hitam. Menurut AHY, sebuah partai politik tidak mampu untu mengendalikan mahasiswa. Yang bisa hanya negara atau pemerintah.

“Karena bisa dianggap BEM ini bisa ditunggangi. Bisa dimanipulasi. Betul enggak terima. Jangan dikit-dikit ditunggangi didesain kelompok tertentu termasuk demokrat. Enggak mungkin bagaimana caranya. Kita ini bukan negara, negara saja tidak mudah menggerakkan kampus sana sini,” sambung AHY.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para menterinya menyeruakan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih,” kata Jokowi dalam sidang Kabinet Parupurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu 6 April 2022.

Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan. Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, beberapa menteri Jokowi belakngan gencar mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.

Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.

Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.

Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin tunda pemilu.

Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menegaskan dirinya akan taat pada konstitusi terkait masa jabatan Presiden.

“Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Presiden Jokowi belum lama ini.

Namun begitu, Presiden menilai, wacana tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan adalah adalah keinginan masyarakat.

“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi meminta semua pihak agar patuh pada konstitusi.

“Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja,” ucapnya.