Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wacana penundaan pemilihan umum maupun presiden dapat menjabat tiga periode adalah hal yang bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G Gisel yang dihubungi melalui telepon. Gisel merasakan bahwa pada pembentukan Kabinet Indonesia Maju, para menteri di periode kedua ini sudah berupaya memberikan kinerja terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024 nanti. Ini adalah langkah taktis, stategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen,” kata Gisel yang merupakan ibu dua anak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu menegaskan tiga hal melalui pernyataannya yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden. Ketiga hal tersebut yaitu Jokowi meminta tidak ada spekulasi terkait penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, serta jabatan tiga periode.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketegasan sikap Jokowi tersebut ditunjukkan dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara pada Selasa, 12 April 2022. Sehari setelah demo mahasiswa di depan gedung wakil rakyat di Senayan.
Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan pada 15 Januari 2022. Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 14 Februari 2024.
Sekretariat tersebut bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat dan komponen bangsa lainnya.
Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: