'Prabowo Tidak Berhenti pada Retorika, Dia Ada Keberanian Mengambil Keputusan'

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (14/8) lalu mendapat sorotan dari Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas.

Menurutnya, sederet kebijakan yang telah diputuskan pemerintah menunjukkan Prabowo tidak ingin pemerintahannya berhenti pada wacana dan retorika semata.

"Pidato Presiden Prabowo tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat," katanya, dikutip dari Antara.

Namun, menurut Umbas, pekerjaan pemerintah belum selesai hanya dengan melahirkan kebijakan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap keputusan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Pemerintah Dibilang Gak Becus, Prabowo: Menteri Saya Kerja Keras Sampai Pingsan

Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Bagi ABP, angka tersebut menjadi penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase ketika kebijakan besar harus mulai terlihat dampaknya di tingkat akar rumput.

"Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Maka, kami akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah," ujar Umbas.

Umbas juga menyoroti sejumlah program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), selain perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai kebijakan pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya dinilai melalui angka pertumbuhan ekonomi. Kualitas kehidupan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.

"Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja," sebutnya.

Karena itu, Umbas menilai keberpihakan terhadap masyarakat kecil harus tetap menjadi benang merah kebijakan pemerintah. Hal tersebut mencakup sektor pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga penciptaan lapangan kerja.

Tak hanya program yang menyentuh kebutuhan dasar, ABP juga menyoroti keberanian pemerintah melakukan pembenahan terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Menurut Umbas, restrukturisasi BUMN dapat menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional apabila diarahkan pada peningkatan efisiensi dan tata kelola.

“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” terangnya.

Di sisi lain, Umbas mengingatkan bahwa pidato kenegaraan juga semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh elemen yang selama ini mendukung pemerintahan Prabowo. Menurutnya, relawan tidak seharusnya hanya muncul ketika momentum politik berlangsung atau sekadar memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah.

"Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan," pungkas Umbas.