Panas! Gencar Kuliti Luhut Habis-habisan, PDIP: Dosanya Sudah Banyak, LBP Harus Minta Maaf!

PDI-Perjuangan menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah banyak melakukan dosa kepada rakyat Indonesia.

Karena itu, organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDIP meminta Luhut minta maaf kepada rakyat.

Baca Juga: Pemicu Konflik Luhut Vs PDIP Diungkap, Ternyata Kader Bu Mega di Kabinet Jokowi Jadi Dalangnya

“Dosanya sudah banyak, LBP harus minta maaf kepada masyarakat,” kata Ketua DPN Repdem, Ahmad Sazali dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).

Dosa Luhut itu, lanjut anak buah Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan kebijakan dan pernyataanya.

Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden.

“Bukan hanya soal membuat hoax big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” ujarnya.

Baca Juga: Kata Pakar Hukum: PDIP dan Luhut Binsar bak Musuh Bebuyutan

Selain itu, tambah Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat.

“Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data.

Baca Juga: KNPI Bakal Geruduk Kantor PDIP Desak Masinton Pasaribu Minta Maaf ke Luhut? Sang Ketua Bersuara....

Itu yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.

“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi kepada wartawan beberapa hari lalu.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.

Baca Juga: Diancam Pendukung Luhut! Masinton PDIP Nggak Ada Takutnya: Dibunuh Pun Saya Ogah Minta Maaf!

Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40 persen menolak.

Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu.

Baca Juga: Masinton PDIP: Dibunuh pun Saya Tak Akan Minta Maaf ke Luhut!

Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab,

“Saya enggak punya otoritas untuk itu,” tuturnya.

Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik.

Itu dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data.

Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.

Baca Juga: Tanggapi Soal Anggota DPR Diduga Nonton Video Tak Senonoh, PDIP: Dia Malu, Menangis Terisak-isak

“(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan, dan ini juga soal big data,” pungkasnya.