'Harusnya Mundur, Gak Usah Diajari'

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyoroti sejumlah menteri yang ingin bertarung di Pilpres 2024.

Menurutnya, pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih banyak yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, Adib menilai Jokowi butuh pembantu yang fokus dalam bekerja tanpa memikirkan soal Pilpres 2024.

“Saya khawatir hal ini menjadi abuse of power. Menjadi capres butuh biaya yang tidak sedikit,” ujar Adib kepada GenPI.co, Sabtu (23/4).

Menurut Adib, para menteri berpotensi menggunakan kekuatan dan fasilitas negara untuk bisa ikut bertarung dalam pemilu. “Ada potensi konflik kepentingan kalau mereka masih menjadi menteri,” ucapnya.

Bahkan, menurut Adib, para menteri membutuhkan logistik dan amunisi yang sangat banyak untuk modal kampanye.

“Inilah alasan mendasar harusnya tidak boleh rangkap jabatan. Harusnya mereka legowo dan keluar dari kabinet kalau memang mau nyapres, silakan,” tutur Adib.

Menurut Adib, mundur dari jabatan menteri merupakan salah satu nilai etika dan moral yang harus dilakukan pembantu Jokowi jika berniat nyapres.

“Harusnya mereka mundur, tidak perlu diajari. Saya ragu mereka masih semangat bekerja. Sebab, separuh hatinya sudah ada di pemilu,” tandas Adib.