Pemerintah Optimis Belanja Produk Lokal Capai Rp500 Triliun

Belanja produk lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM dan koperasi sebagaimana data LKPP sampai dengan 26 April 2022 baru mencapai Rp96,2 triliun, dari Rencana Umum Pengadaan Tagging Produk Dalam Negeri sebesar Rp493,3 triliun. 

Dalam mendorong Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), maka dilaksanakan Pameran dan Temu Bisnis Tahap II dari tanggal 11 -26 April 2022 di Jakarta.

“Acara puncak pameran dan temu bisnis telah selesai dilaksanakan, banyak potensi, komitmen, dan transaksi yang dihasilkan. Saya optimistis realisasi pengadaan pemerintah bagi produk dalam negeri, UMKM, dan koperasi dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun tahun ini. Kita tingkatkan konsumsi produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

Pameran itu menampilkan lebih dari 400 UKM teknologi tinggi antara lain AVS Simulator tank, mobil dan las simulator, femicam- detektor kanker rahim, robotik tele, presents telediagnosa dokter, serta ARTS artificial inteligent roboti trainer set.

Ada pula oksigen generator, pengukur kualitas air digital, MPoin - thorn water tank, dan dehidrator, pengering sayur-sayuran.

“Temu bisnis dilaksanakan antara penyedia dan 10 kementrian atau lembaga dan 10 Pemda dengan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri terbesar menghasilkan potensi pengadaan sebesar Rp1,55 triliun,” kata Teten.

Baca Juga: Larangan Ekspor CPO Bisa Saja Dicabut, Jokowi Akui Negara Butuh Pemasukan

Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi oleh  Kementerian PUPR berupa penandatangan 10 komitmen antara pemenang tender dan penyedia bahan baku lokal senilai Rp1,95 triliun.

Ada pula penandatanganan 92 kontrak di 10 K/L dan 10 Pemda dengan RUP PDN terbesar, nilai Rp1,79 triliun selama April 2022. Teten mengatakan kegiatan temu bisnis biasanya menghubungkan antara Business To Business (pelaku usaha dan pelaku usaha).

“Maka melalui kegiatan ini kami mencoba menjembatani pemerintah dan pelaku usaha, yang tentunya terdapat langkah pengadaan yang berbeda, namun terus diupayakan penyederhanaan dan penerapan good governance,” katanya.