Pemerintah Berkomitmen Menerapkan Zero Based Budgeting, Ini Kata Menkeu!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja di tahun 2023.

"Reform di sisi belanja menjadi sangat penting. Kita akan menerapkan zero based budgeting untuk menjaga konsistensi biaya operasi dari pemerintahan. Belanja negara akan diteliti, terutama untuk belanja-belanja barang yang menggambarkan tingkat efisiensi dari operasi Kementerian dan Lembaga," ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Tantangan Mendasar dalam Optimalisasi Pendapatan Negara, Ini Kata Menkeu

Dalam konteks spending better, Pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas belanja sekaligus mendorong belanja yang menciptakan multiplier effects dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi.

"Reform birokrasi akan diharapkan menghasilkan belanja negara yang makin tepat dari sisi output dan outcome-nya dan efisiensi yang tinggi," kata Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Masih Ada Kekhawatiran Baru, Ancaman Resesi dengan Inflasi Tinggi Sangat Nyata

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi struktural, serta peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi.

Penguatan instrumen automatic stabilizer juga dilakukan antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian serta untuk persiapan menuju masa endemi.

Sejalan dengan semangat spending better, Menkeu menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.

Baca Juga: Menkeu: Kebijakan Fiskal 2023 Didesain untuk Respons Dinamika dan Capai Target Pembangunan Optimal

"Sepertiga dari belanja kita adalah untuk transfer ke daerah. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk menjaga agar kinerja dari transfer ke daerah betul-betul meningkatkan kemampuan ekonomi menjadi lebih baik, yaitu melalui pelayanan pada masyarakat dan belanja di daerah yang sesuai dengan prioritas reform kita, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar," terang Menkeu.

Baca Juga: Menkeu Nilai Asumsi Inflasi Tahun 2023 Realistis, pada Kisaran 2,0% hingga 4,0%

Menurut Menkeu, dana daerah harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh lagi hanya mengendap di perbankan.

"Kita juga berharap pemerintah daerah akan juga makin meningkatkan local taxing power dan percepatan belanja yang berkualitas," pungkas Menkeu.