Sri Mulyani: Masih Ada Kekhawatiran Baru, Ancaman Resesi dengan Inflasi Tinggi Sangat Nyata

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (31/5/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, program vaksinasi dan pemberian booster vaksin yang telah dilakukan selama ini akan terus ditingkatkan.

Baca Juga: Tantangan Mendasar dalam Optimalisasi Pendapatan Negara, Ini Kata Menkeu

Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran berupa gangguan (disruption) baru yang berasal dari faktor global, yaitu berupa kenaikan harga barang, lonjakan tekanan inflasi, serta pengetatan kebijakan moneter baik dalam bentuk likuiditas dan kenaikan suku bunga yang berpotensi menimbulkan volatilitas di pasar keuangan seluruh dunia.

"Dengan kenaikan suku bunga yang ketat dan tinggi dan pengetatan likuiditas, akan melemahkan pemulihan ekonomi, sehingga ancaman stagflasi yaitu resesi dengan kombinasi inflasi yang tinggi menjadi sangat nyata," ujarnya.

Baca Juga: Menkeu: Kebijakan Fiskal 2023 Didesain untuk Respons Dinamika dan Capai Target Pembangunan Optimal

Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa ada kenaikan harga komoditas yang cukup ekstrem yang terjadi di sektor energi (gas, batubara, minyak) dan di sektor pangan (CPO, gandum, jagung, kedelai) secara global.

Kenaikan harga komoditas ini memicu terjadinya inflasi seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat di mana inflasinya sudah di atas 8 persen, dan Inggris yang menyentuh 9 persen. Sementara itu, emerging country lain seperti Meksiko, Afrika, Afrika Selatan, Korea, dan India juga mengalami lonjakan inflasi yang cukup tajam.