Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). DPD RI menilai upaya-upaya yang dilakukan Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) penuh dengan terobosan-terobosan progresif.
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengemukakan alasan kenapa BP2MI di bawah nakhoda Benny Rhamdani patut diapresiasi.
Senator berasal dari DKI Jakarta tersebut menilai BP2MI mampu jemput bola hingga ke daerah. Hal ini membuat informasi kegiatan terkait ketenagakerjaan migran betul-betul valid.
“Kita bersyukur bahwa sekarang BP2MI sekarang jemput bola. Artinya Pak Benny jemput bola menginformasikan semua kegiatan hingga ke daerah,” puji Sylviana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/6/2022).
Dan saat ini Kepala BP2MI Benny Rhamdani sedang sangat serius-seriusnya melakukan transformasi perbaikan tata kelola penempatan perlindungan bagi PMI. BP2MI telah menetapkan 9 program prioritas dan salah satunya adalah pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI. Jadi yang ilegal itu penempatannya jadi kita menyebutnya sindikat penempatan ilegal karena PMI apapun adalah korban, tegasnya.
Bahkan Sylviana tak ragu memberikan dukungan dan berharap kolaborasi antara pihaknya dengan BP2MI terus berjalan. Dia menghimbau agar anggota DPD RI ketika turun ke daerah pemilihan (dapil), mau menggandeng pihak BP2MI agar memberikan informasi valid berhubungan dengan dunia migran untuk bekerja di luar negeri.
“DPD RI mendukung upaya BP2MI dan butuh dorongan politik untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Ini konstituen kita. Kita butuh kolaborasi antar lembaga seperti upaya yang dilakukan BP2MI,” terang Sylviana. “Tujuan kita cuman satu; bagaimana melindungi pekerja migran Indonesia karena beliau-beliau ini adalah pahlawan devisa.”
Apresiasi senada juga disampaikan oleh Cholid Mahmud senator asal Provinsi D.I. Yogyakarta. Dia mengungkapkan bahwa upaya BP2MI merupakan sesuatu yang progresif. Atas alasan itu, menurtnya DPD RI harus mendukung kebijakan dan program BP2MI.
“Dari paparan tadi, banyak hal-hal yang baru berusaha untuk dilakukan BP2MI. Saya kira ini sesuatu yang cukup progresif, kita perlu dukung usaha-usaha seperti ini sehingga pada akhirnya nanti potensi pekerja migran kita betul-betul menjadi potensi bagi negara,” terang Cholid.
Dia berharap DPD RI sebagai institusi politik memberikan dorongan-dorongan secara politis sesuai kebutuhan untuk penempatan tenaga kerja, peningkatan dan pelingdungan PMI. “DPD RI sebagai institusi politik, DPD RI bisa memberikan dorongan-dorongan secara politis sesuai dengan kebutuhan untuk penempatan tenaga kerja, peningkatan dan pelindungannya. Kita bisa berkolaborasi sangat baik BP2Mi dengan DPD RI,” sambung Chalid.
Misharti, anggota Komite III lain tak luput memberikan pujian kepada BP2MI. Dia mengapresiasi betapa para pekerja migran diberikan penghargaan dan penghormatan dari negara. Sehingga memberikan rasa bangga kepada PMI yang bekerja di luar negeri.
“Kami memberikan apresiasi bahwa memang sesungguhnya kita harus bersama-sama dengan tenaga kerja migran kita untuk bisa menambah devisa negara. Dan tadi juga terkait dengan pelindungan PMI kita tentu ingin menjadi fokus perhatian kami anggota DPD RI supaya pemerintah hadir bersama BP2MI untuk sama-sama memberikan pelindungan kepada tenaga kerja kita,” pungkas Misharti anggota DPD perwakilan dari Provinsi Riau.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil