Subsidi BBM Jebol, Pendataan Jadi Pilihan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Jebolnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar tak dapat dihindari terutama setelah PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga daripada BBM jenis Pertamax.

Berdasarkan data dari Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penyaluran BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite telah tersalurkan lebih dari 50 persen hingga 20 Juni 2022.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan dengan tingkat realisasi tersebut, penyaluran sudah lebih di atas kuota perencanaan, maka dari itu diperlukan pembatasan ke depannya.

 Baca Juga: Pertamina Dorong Masyarakat Daftarkan Kendaraannya untuk Terima BBM Subsidi

“Hingga 2022 ini, bulan Juni, kalau kita lihat konsumsi solar sudah di atas 50 persen sampai 20 Juni, ini dan konsumsi rata-rata harian dan bulanan ini sudah over di atas antara 100 persen ke atas,” ujar Saleh dalam diskusi virtual, Rabu (29/6/2022).

Saleh mengatakan, besaran realisasi solar mencapai 51,24 persen dari total kuota yang ditetapkan pemeritnah sebesar 15,1 juta kiloliter. Dengan catatan tersebut jika tidak dikendalikan, maka kuota BBM subsidi akan habis sebelum penghujung tahun 2022.

“Ini tentu jika tidak kita lakukan pengendalian, maka kita akan menghadapi subsidi kita habis antara Oktober atau November,” ujarnya.

Saleh melanjutkan, hal serupa juga terjadi untuk bahan bakar kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni Pertalite, di mana konsumsinya telah melampaui 50 persen dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

Saleh merinci, hingga 20 Juni 2022, konsumsi Pertalite telah mencapai 57,54 persen atau mencapai 13.266.431 KL.

“JBKP juga begitu, kalau kita lihat serapan JBKP itu sudah di atas 50 persen juga, sehingga jika tak dilakukan pengendalian kita bisa prognosakan di akhir 2022 ini sudah di atas kuota, sehingga sekali lagi perlu pengendalian konsumsi kepada yang betul-betul penerimanya,” ujar saleh.

Lanjutnya, jumlah kuota yang disiapkan pemeritah untuk bahan bakar JBT dan JBKP, yakni solar, minyak tanah, dan Pertalite. Sedangkan terkait solar subsidi, jumlahnya lebih rendah ketimbang yang disediakan pada 2021 lalu.

Rinciannya, di 2022, kuota solar ditetapkan sebanyak 15,8 juta kiloliter, sedangkan minyak tanah sebanyak 0,48 juta kilo liter, dan Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter.

“Khusus untuk solar ini tahun 2021 itu kuota kita 15,8 pada saat itu kita hadapi pandemi, dan sekarang ekonomi kita tumbuh, pandemi relatif sudah bisa terselesaikan atau pelonggaran sudah kita lakukan sehingga kita lihat nanti Pak Ega akan laporkan berapa perkembangan solar ini meningkat demikian juga Pertalite,” tutupnya.

Upaya Pertamina

Jebolnya konsumsi BBM subsidi tersebut membuat perusahaan minyak pelat merah tersebut melalui Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. 

"Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” ujar Alfian dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (27/6/2022).

Alfian mengatakan, saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar dan jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi.

Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patra Niaga berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna,” ungkapnya.

Alfian menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina karena pendaftaran dilakukan semua di website MyPertamina.

Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya, kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar.

“Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina, jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan Solar sehingga ke depannya, bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi,” jelasnya.

Adapun konsumen yang berhak mendapatkan solar bersubsidi diatur sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Konsumen solar subsidi untuk transportasi darat harus merupakan transportasi kendaraan pribadi, kendaraan umum pelat kuning, kendaraan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda >6 ), mobil layanan umum: ambulans, mobil jenazah, sampah, dan pemadam kebakaran.

Konsumen solar subsidi untuk transportasi air harus merupakan transportasi usaha perikanan, di antaranya adalah transportasi air dengan motor tempel, ASDP, transportasi laut berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat atau perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD atau Kuota oleh Badan Pengatur.

Usaha Perikanan

Nelayan dengan kapal

Usaha Pertanian

Petani atau kelompok tani atau usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah

Layanan Umum atau Pemerintah

Krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, serta rumah sakit tipe C dan D.

Usaha Mikro

Usaha mikro atau home industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.

Pemberlakuan Uji Coba

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan untuk tahap awal pendaftaran bagi pengguna Pertalite maupun solar dapat dilaksanakan pada awal Juli 2022 melalui website MyPertamina.

"Pendaftaran dibuka tanggal 1 Juli 2022," ujar Irto saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (28/6/2022).

Irto menyebut, pada masa pendaftaran masyarakat tidak perlu khawatir akan penggunaan dua jenis BBM tersebut.

"Selama proses pendaftaran di dua minggu ini pembelian masih seperti biasa," ujarnya.

Uji coba tersebut baru dilaksanakam pada 1 Juli 2022 untuk tahap pendaftaran, untuk implementasi tahap awal Pertamina akan melaksanakan uji coba tersebut di 11 wilayah.

11 kota dan kabupaten tersebut terdiri dari Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

"Untuk kelancaran pendaftaran, kami mengimbau agar pendaftar adalah konsumen yang berada di wilayah implementasi tahap 1 atau yang sering berpergian ke lokasi tahap 1," bunyi kalimat yang dikutip dari laman subsiditepat.mypertamina.id, Selasa (28/6/2022).

Uji coba sistem pembelian BBM bersubsidi baru ini akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pertimbangan dalam penentuan wilayah uji coba.

"Kesiapan daerah infrastrukturnya apakah daerah tersebut banyak kebocoran, dekat dengan pertambangan ataupun industri-industri, ada beberapa pertimbangan, kita lihat dalam perkembanganya nanti," ujar Irto dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/6/2022).

Alasan Penerapan Kebijakan

Irto Ginting menyebut sebagian besar konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi 60 persen dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah atas atau mampu.

"Kalau kita lihat untuk Pertalite dan Solar subsidi masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas dan pengguna yang tidak berhak alias orang-orang yang mampu, hampir 60 persen masyarakat kaya menikmati hampir dari 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi," ujar Irto dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/6/2022).

Irto mengatakan, untuk golongan masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen terbawah hanya menikmati 20 persen daripada BBM Subsidi.

"Itu bisa terlihat dari antrean di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah telah mengucurkan dana untuk menyubsidi energi sebesar Rp520 triliun yang sebagian besarnya adalah untuk BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Irto menyebut, dengan besarnya kucuran dana yang diberikan pemerintah untuk menyubsidi energi, maka Pertamina yang ditugaskan untuk menyalurkan akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memberikan BBM kepada yang berhak.

"Apa yang bisa kita perbuat dengan uang sebesar itu. Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tepat kuota sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah," ungkapnya.

Lanjutnya, jika melihat dari tren konsumsi BBM saat ini dan jika tidak dilakukan pengaturan penyaluran subsidi, maka ada potensi akan melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah.

Irto menjelaskan dengan prognosa realisasi di tahun 2022 untuk Pertalite bisa mencapai sekitar 28 juta kiloliter, sedangkan tahun ini kotanya 23,05 juta kiloliter, di mana secara tahun berjalan atau year to date (ytd) hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuota sekitar 23 persen.

"Sementara untuk solar subsidi juga demikian, bila kita tidak melakukan pengaturan maka ada prognosa kita akan melebihi kuota yang ditentukan, di  2022 prognosanya sebesar 17,2 juta kiloliter, sedangkan tahun ini kuota yang diberikan sebesar 14,91 juta kiloliter, hingga ytd Mei 2022 realisasi subsidi telah melebihi kuota sebesar 11 persen," tegasnya.

Fokus ke Biosolar

Irto mengatakan uji coba pendaftaran untuk dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan difokuskan kepada menekan konsumsi jenis Solar sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal tersebut dilakukan lantaran untuk BBM jenis Pertalite belum ada peraturan yang mengatur secara rinci.

"Untuk solar pembatasan sudah sesuai ketentuan dari BPH Migas," ujar Irto saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (1/7/2022).

Sebagaimana diketahui dalam memastikan subsidi energi inipun tersalur secara tepat, Pertamina Patra Niaga harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020.

"Untuk Pertalite sementara ini masih belum ada pembatasan," ujarnya.

Irto melanjutkan, untuk pembatasan daripada Pertalite pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah atas revisi dari Perpres nomor 191 tahun 2014.

"Betul (menunggu revisi Perpres nomor 191 tahun 2014). Sementara masih untuk pendataan, sehingga kami bisa mengetahui siapa atau mobil apa saja yang mengonsumsi BBM Subsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Irto berharap pemberlakuan uji coba pendataan menggunakan website MyPertamina mampu menekan konsumsi BBM subsidi dan disalurkan tepat sasaran.

"Harapannya demikian, selain kuota, tapi agar penyalurannya tepat sasaran," ujar Irto.

Menunggu Revisi Perpres

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menyebut saat ini pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Nicke menyebut, revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 perlu dilakukan lantaran terdapat sejumlah masalah mendasar, salah satunya adalah kriteria kendaraan penerima BBM subsidi dan kesiapan infrastruktur.

"Karena itu sebetulnya yang dilakukan hari ini adalah tahapan awal dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Karena regulasi yang ada adalah pembatasan atau penerapan kriteria yang mendapatkan subsidi sesuai Perpres Nomor 191/2014 yang saat ini dalam proses revisi adalah kendaraan. Jadi yang ditetapkan adalah kendaraan," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7/2022).

Nicke mengatakan, dalam perubahan tersebut, pemerintah akan menetapkan jenis kendaraan hingga cubicle centimeter (cm3) atau CC. Baik roda dua dan empat akan ditetapkan berapa besaran cubicle centimeter kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. 

"Perpres direvisi, sekarang Perpres itu yang masih jadi acuan, tetapi masih belum terlalu clear kriterianya karena itu perlu direvisi. Jadi Ini akan segera mungkin karena sudah dibahas di level inter-kementerian, harmonisasinya, jadi kita harapkan seperti itu," ujarnya.

Lanjutnya, proses distribusi BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai tahap awal atas transformasi program BBM bersubsidi yang dicanangkan pemerintah tersebut.

"Sekarang di tahap awal ini yang penetapan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi yang diperbolehkan mendapatkan adalah kendaraannya. Jadi siapa pun pengendaranya, siapa pun  penumpangnya yang ditetapkan kendaraannya," ungkapnya.

"Hingga nanti pemerintah memperoleh, finalisasi akan menetapkan kendaraan jenis apa, roda dua CC sampai berapa, roda empat CC sampai berapa. Ini nanti Pertamina akan masuk ke dalam sistem digitalisasi," sambungnya.

Waktu yang Tidak Tepat

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira menyebut kebijakan tersebut diambil dalam upaya membatasi alokasi BBM subsidi, namun dilakukan di waktu yang kurang tepat.

"Pada intinya pemerintah ingin membatasi alokasi BBM subsidi, tapi dilakukan di timing yang kurang pas," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (28/6/2022).

Bhima mengatakan banyak kelas menengah rentan yang kesulitan dalam mengakses MyPertamina karena harus punya gawai dan membeli paket data.

"Tentu ada cost tambahan yang dibebankan ke konsumen," ujarnya.

Lanjutnya, dalam pemberlakuan kebijakan tersebut, belum ada kejelasan seleksi kendaraan yang berhak mendapat Pertalite langsung berkorelasi dengan pendapatan tiap anggota keluarga.

"Bisa jadi mobil baru yang dibeli untuk disewakan bukan pemakaian pribadi, juga menggunakan skema cicilan bukan cash. Variabel ini kan perlu dipahami Pertamina. Jangan sampai yang berhak beli BBM subsidi, tapi dianggap orang mampu," ungkapnya.

Selain itu, ia mempertanyakan apakah MyPertamina sudah menyinkronkan data dengan DTKS Kementrian Sosial (Kemensos) dan data UMKM skala mikro yang berhak mendapat jatah Pertalite.

"Sinkronisasi harusnya dilakukan kalau mau BBM subsidi tepat sasaran," jelasnya.

Lanjutnya, kebijakan tersebut membuat rumit proses verifikasi di tiap SPBU, apakah gaji petugas SPBU naik karena dapat tambahan baru untuk verifikasi MyPertamina.

"Saya kira tidak. Yang terjadi kerumitan dan konflik bisa muncul antara petugas dengan konsumen karena masalah teknis di tiap SPBU," tutupnya.

Sebaiknya Dibatalkan

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, tujuan pembatasan melalui MyPertamina adalah untuk mengurangi jumlah konsumen yang tidak berhak membeli Pertalite bersubsidi.

Di mana, bagi konsumen yang tidak berhak membeli Pertalite bersubsidi dipaksa untuk migrasi ke Pertamax yang harganya lebih mahal.

Fahmy menyebut, kebijakan tersebut bagi Pertamina, beban untuk menalangi subsidi dan kompensasi semakin kecil. Demikian juga bagi pemerintah akan berkurang beban APBN untuk pengeluaran subsidi dan kompensasi.

"Hanya, saya tidak yakin pembatasan Pertalite dan Solar akan berhasil menggunakan MyPertamina," ujar Fahmy ketika dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (29/6/2022).

Ketidakyakinan tersebut karena tidak semua konsumen menggunakan gawai untuk akses MyPertamina. Kedua, tidak semua SPBU punya akses internet, yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina.

"Dengan potensi masalah tersebut, pembatasan Pertalite via MyPertamina sebaiknya dibatalkan," tegasnya.

Menurutnya, akan timbul potensi rakyat tidak mendapatkan subsidi BBM karena tidak dapat menggunakan MyPertamina.

"Ada potensi rakyat di daerah tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa gunakan MyPertamina disebabkan tidak ada akses internet," tutupnya.

Hal yang tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ekonom Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendi Manilet. Ia mengatakan pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperhatikan pemerataan internet di masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Seperti yang kita tahu, tidak semua masyarakat punya akses ke internet dan mahir dalam menggunakan internet untuk mencari informasi. Jadi, ini perlu diperhatikan sebelum memastikan kebijakan ini berjalan secara lebih masif," ujar Yusuf saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (29/6/2022).

Yusuf mengatakan, jika dilihat dari persyaratan yang dituliskan oleh pemerintah di dalamnya ada persyaratan untuk menginput KTP, STNK, dan persyaratan yang lain.

"Persyaratan ini nantinya saya kira bisa digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa pembeli dari Pertalite adalah kelompok yang betul-betul membutuhkan atau sesuai dengan kelas pendapatannya," ujarnya.

Hal tersebut dapat terjadi karena NIK dan juga STNK bisa diketahui apakah kendaraan ini pemiliknya adalah kelompok yang sesuai prasyarat dari penerima subsidi bahan bakar kendaraan. 

Selain itu, Yusuf juga menyebut penggunaan aplikasi MyPertamina tidak lepas dari tantangan terutama pertama, aplikasi ini sendiri secara sistem belum sepenuhnya optimal setidaknya ini dilihat dari rating penilaian yang diberikan oleh pengguna aplikasi ini di Google Play Store.

"Rating ini menunjukkan experience dari konsumen yang menggunakan aplikasi selama ini. Sehingga untuk memastikan penggunaan aplikasi ini lebih tepat sasaran menurut saya perlu di-upgrade terlebih dahulu dari aplikasi ini sendiri," ungkapnya.

"Selain itu, diperlukan sosialisasi yang masif untuk memastikan bahwa informasi ini telah diterima dengan baik oleh seluruh kelompok golongan masyarakat," imbuhnya.

Respons Masyarakat

Diberlakukanya uji coba pendataan penerima BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite membuat aplikasi MyPertamina di Google Play Store dipenuhi dengan ulasan negatif sebelum pemberlakuan uji coba pada 1 Juli 2022.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menilai ada misinformasi di masyarakat terkait akses aplikasi MyPertamina untuk memperoleh BBM subsidi.

Nicke menjelaskan proses pendistribusian Pertalite dan Solar subsidi untuk kendaraan roda empat masih dalam proses pendaftaran. Dengan begitu, perseroan membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan aplikasi MyPertamina sebagai instrumen utama masyarakat memperoleh BBM subsidi.

"Sedikit misleading yang terjadi, kami pahami edukasi terus kami lakukan. Sebetulnya apa yang dilakukan hari ini adalah masa pendaftaran, kendaraan-kendaraan mendaftar untuk mendapatkan QR code," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7/2022).

Nicke mengatakan, untuk masyarakat yang mendaftar di aplikasi MyPertamina dapat mengakses website Pertamina atau bisa juga datang langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Setelahnya, masyarakat memperoleh QR code dan di pasang di kaca kendaraan atau mobil untuk mempermudah verifikasi pembelian. Dengan kata lain, masyarakat tidak harus mengakses berkali-kali MyPertamina untuk menampilkan QR code.

“QR code itu di-print saja, kemudian di-laminating di kaca mobil atau motor sehingga memudahkan, sehingga tidak ada lagi keributan-keributan penggunaan HP di SPBU, jadi hanya sekali saja untuk mendaftarkan nomor polisi,” ujarnya.

Lanjutnya, penggunaan platform itu merupakan upaya pencegahan potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.

Pasalnya, saat ini BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas dengan komposisi hampir 60 persen terkaya menikmati hampir dari 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi.

Sedangkan masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen terbawah hanya menikmati sekitar 20 persen dari BBM bersubsidi tersebut.

Respons Positif

Program subsidi tepat sasaran yang dijalankan Pertamina melalui pendataan penerima BBM jenis Biosolar dan Pertalite disambut baik dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

Sambutan baik tersebut terlihat dengan banyaknya masyarakat yang telah mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM subsidi melalui website, aplikasi maupun pendaftaran di SPBU Pertamina.

Ketua DPC Organda Manado, Khazali mengatakan jika sebelumnya diragukan masyarakat seperti supir angkot akan mengalami kendala dalam mendaftar, ia menyebut ini justru menjadi jawaban atas keluhannya selama ini.

“Selama ini supir angkot habis waktu untuk mengantre BBM karena mobil mewah ikut menikmati BBM bersubsidi. Kami supir angkot ini wajib mendapatkan BBM bersubsidi, jangan sampai jatah kami dimakan oleh mobil-mobil mewah karena semua ikut nimbrung di situ,” ujar Khazali dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (6/7/2022).

Khazali mengatakan, setelah mendapatkan sosialisasi mengenai subsidi tepat sasaran ini, ternyata ada kemudahan, jadi yang disubsidi orang-orang yang tepat dengan kendaraan yang tepat.

Untuk itu, para anggota Organda pun telah diimbau mengikuti sosialisasi ini dengan registrasi dan Organda akan ikut sosialisasi bertahap kepada anggota.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan tindakan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pendataan ketika pembeliaan Pertalite maupun Solar bersubsidi perlu bantuan aparat maupun pemerintah daerah (pemda).

Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari adanya konflik di lapangan akibat antrean panjang kendaraan di SPBU.

"Kita juga minta kan supaya misalkan tidak timbul chaos otomatis aparat pemda juga turut membantu, aparat kepolisian juga turut membantu, jangan sampai nanti menimbulkan antrian panjang dan menjadi chaos nanti brutal itu yang dijaga," ujar Satya saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (4/7/2022).

Satya mengatakan, kebijakan yang diambil Pertamina tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menekan bocornya kuota subsidi BBM yang telah diberikan oleh pemerintah. 

Ia menyebut bahwa sampai dengan Juli 2022 jenis BBM tertentu (JBT) yang terdiri dari solar dan Premium dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang terdiri dari Pertalite, diperkirakan hingga akhir tahun akan memiliki jarak 8 juta kiloliter dari yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau tidak ada pembatasan karena ada orang yang migrasi dari Pertamax ke Pertalite karena Pertamax-nya naik di sana dia melihat ada gap dan kalau JBT dan JBKP ditotal gap-nya 8 juta kiloliter untuk satu tahun," ujarnya.

Lanjutnya, dengan adanya MyPertamina diharapkan selisih tersebut bisa lebih kecil lagi karena tidak ada bocoran dan kalau belum diatur, bocornya masih ada.

"Mobil yang harusnya jatahnya roda empat 40 liter dia bisa ngambil sampai 90 liter bolak-balik itu yang menimbulkan over kuota tadi. Jadi MyPertamina diharapkan membantu supaya tepat sasaran," tutupnya.

Capaian

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mengklaim antusias masyarakat tinggi dengan uji coba pendaftaran kendaraan di MyPertamina sebagai pengguna BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, sejak diberlakukan pada 1 Juli 2022 tercatat sebanyak 50 ribu kendaraan mulai menerapkan kebijakan uji coba tersebut.

“Sejak 1 Juli sampai hari ini, kami mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat yang telah mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id,” ujar Irto dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/7/2022).

Irto mengatakan, saat ini, pendaftaran masih dibuka bagi konsumen yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai penerima BBM Subsidi. Selain melalui website subsiditepat.mypertamina.id secara langsung, pendaftaran juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina.

Lanjutnya, saat ini pengguna aplikasi MyPertamina juga bertambah sebanyak 4 juta dalam waktu empat hari dari berbagai daerah di Indonesia. Besarnya antusiasme untuk menjadi pengguna MyPertamina menunjukkan para pengguna kendaraan bermotor antusiasme dengan langkah yang dilakukan Pertamina.

Untuk mempermudah pendaftaran, bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, dapat datang ke booth pendaftaran yang telah disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat mendaftar secara langsung.

“Kami melihat bahwa telah terbangun pemahaman dan kesadaran di masyarakat mengenai penyaluran BBM Subsidi untuk tepat sasaran. Saluran pendaftaran yang beragam (website, aplikasi, dan di SPBU) juga telah berjalan baik. Karenanya, pendaftaran akan diteruskan sampai seluruh masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan BBM subsidi, mendaftar. Mari kita sama-sama pastikan BBM subsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan berhak," ujarnya.