Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jokowi Diminta Turun Tangan, 'Mendag Zulhas Gunakan Fasilitas Negara Malah untuk Kepentingan Personal'

        Jokowi Diminta Turun Tangan, 'Mendag Zulhas Gunakan Fasilitas Negara Malah untuk Kepentingan Personal' Kredit Foto: Antara/Galih Pradipt
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Pasalnya, Mendag Zulhas dinilai telah melakukan perilaku yang berpotensi melanggar etika.

        Seperti diketahui, Mendag Zulhas malah mengampanyekan anaknya, Futri Zulya Savitri, saat mengunjungi pasar murah minyak goreng yang digelar PAN di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Sabtu (9/7).

        Baca Juga: Video Zulhas Kampanyekan Putrinya Nyaleg Viral, Said Didu Langsung Masalahkan Soal Etika Politik

        Menurut Refly, kegiatan itu menunjukkan adanya konflik kepentingan. "Ada potensi penyalahgunaan jabatan," ujarnya, dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (11/7).

        Karena hal itulah, Refly meminta Presiden Jokowi memberikan teguran kepada Mendag Zulhas. "Kalau misalnya ada sidang etika untuk pejabat, hal semacam ini tentu masuk," katanya.

        Pasalnya, menurut Refly, dalam kapasitas sebagai menteri perdagangan, Zulhas malah mengampanyekan putrinya dalam pilkada.

        Advokat itu menilai ada penyalahgunaan wewenang Zulhas sebagai pejabat negara yang melakukan hal justru untuk kepentingan pribadi.

        "Pilkada itu masih 2024. Artinya, dia datang dengan fasilitas negara, tetapi untuk kepentingan personal," tuturnya.

        Baca Juga: Pedagang Pasar Semarang Ke Wamendag: “Pasokan Migor Curah Lancar, Harga Bahkan Lebih Murah”

        Lebih lanjut, Refly mengatakan bahwa kasus Zulhas ini adalah salah satu contoh kasus paling mudah untuk menyampaikan adanya konflik kepentingan dalam bernegara.

        "Jadi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi bagaimana kita belajar tata kelola pemerintahan yang baik," kata Refly Harun.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: