Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Bawaslu-Polri Sepakat Penguatan Gakkumdu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) beserta jajarannya, kemarin.

Bawaslu dan Polri bersepakat dalam penegakan hukum pemilu perlu ada penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Di dalam Sentra Gakkumdu terdapat unsur pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu meminta agar personil kepolisian yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu tidak dibebani tugas lain,” Ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Bawaslu berharap anggota polisi di Sentra Gakkumdu di semua tingkatan dan wilayah diizinkan untuk fokus menjalani tugasnya sebagai penegak hukum pemilu. Hal itu karena waktu penanganan pelanggaran pemilu yang singkat sebab terbatas tahapan pemilu.

Sementara itu Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan pihaknya ingin memastikan keamanan seluruh proses pemilu mendatang. Misalnya keamanan saat adanya penyampaian aspirasi melalui demonstrasi akibat ketidak puasan terhadap hasil pemilu.

Sedangkan dalam konteks pencegahan, dia melihat Polri berperan penting untuk menekan masifnya disinformasi melalui tindakan cepat cyber crime. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu ini menambahkan, kedua belah pihak sepakat membangun kerjasama untuk penegakan hukum pemilu melalui penguatan Sentra Gakumdu dalam penanganan pidana pemilu.

"Kami juga melakukan kerjasama untuk penanggulangan cepat kejahatan cyber. Juga memastikan pengawasan terhadap netralitas Polri," terangnya.

Dikatakan Lolly, dalam waktu dekat akan dibuat Memorandum of Understanding (MoU) antar Bawaslu dan Polri. Hal ini dilakukan untuk dapat menjadi acuan kerja sama dengan Kepolisian hingga ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 "Kapolri merespon baik usulan Bawaslu dengan langsung menghubungkan dengan bagian terkait, dan mendorong ada diskusi teknis lanjutannya," ujarnya.