Episode Sanksi Baru, Pejabat-pejabat Rusia Jadi Target Baru Inggris, Ini Alasannya

Inggris pada Selasa (26/7/2022) mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi kepada pejabat yang dikenakan Kremlin di provinsi Luhansk dan Donetsk di Ukraina timur serta 29 gubernur regional di seluruh Rusia sebagai tanggapan atas invasi Moskow ke bekas republik Soviet.

42 sebutan baru yang ditambahkan ke sanksi Rusia Inggris juga termasuk menteri dan wakil menteri kehakiman Rusia, dan dua keponakan miliarder Rusia Alisher Usmanov, yang sendiri dikenai sanksi oleh Inggris pada Maret.

Baca Juga: Merinding, Inilah Daftar Elite Militer Rusia yang Tewas Terbunuh HIMARS Ukraina

"Kami akan terus menjatuhkan sanksi keras kepada mereka yang mencoba melegitimasi invasi ilegal Putin sampai Ukraina menang," kata Menteri Luar Negeri Liz Truss, yang merupakan pelopor untuk menggantikan Boris Johnson sebagai perdana menteri, dalam sebuah pernyataan.

Vitaly Khotsenko dan Vladislav Kuznetsov, Perdana Menteri dan Wakil Ketua Pertama Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, sekarang dikenai larangan bepergian dan pembekuan aset, kata kantor luar negeri Inggris.

“Khotsenko dan Kuznetsov telah dikirim untuk menerapkan kebijakan Rusia di seluruh wilayah yang diinvasi, mendukung rencana Putin untuk secara ilegal mencaplok lebih banyak Ukraina dan menggunakan referendum palsu untuk melegitimasi pendudukan mereka secara palsu,” katanya.

Gubernur regional Rusia diberi sanksi karena memfasilitasi pendudukan Rusia dan berusaha merebut wilayah dari Ukraina dengan mentransfer dana ke Donetsk dan Luhansk, tambah Inggris.

Johnson telah berusaha untuk memimpin sanksi barat terhadap Rusia sejak invasi 24 Februari ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus.

Inggris mengatakan sejauh ini telah memberikan sanksi kepada lebih dari 1.100 individu dan lebih dari 100 entitas di Rusia, termasuk menargetkan pengusaha dan perusahaan terkenal hingga politisi terkemuka.

Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya juga menargetkan dua kelompok individu Suriah yang berkoordinasi dengan Uni Eropa, salah satunya dikatakan bertanggung jawab merekrut warga Suriah untuk berperang di Ukraina dan yang lainnya mendukung "rezim represif Suriah".