Hadapi Tekanan Inflasi Global, BI Jabar Perkuat Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi
Momentum pemulihan ekonomi baik global, nasional maupun Jawa Barat (Jabar), dihadapkan pada tantangan akibat berbagai gejolak eksternal di antaranya eskalasi tensi geopolitik Rusia Ukraina, kebijakan Zero Covid-19 di Tiongkok, dan kebijakan food protectionism.
Hingga saat ini tercatat beberapa negara telah menerapkan kebijakan food protectionism pada komoditas pangan dunia. Jika berlanjut, kondisi tersebut diprediksi dapat meningkatkan tekanan inflasi global yang berpotensi menahan pemulihan ekonomi serta mendorong potensi risiko stagflasi.
Baca Juga: Jaga Inflasi, Subsidi Energi Tahun Depan akan Lebih Tepat Sasaran
BPS Jabar mencatat pada Juli 2022, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 4,94% (yoy), yang utamanya bersumber dari peningkatan harga kelompok bahan makanan (volatile food). Untuk itu, berbagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan di daerah menjadi sangat penting guna menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, mengatakan melalui Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (Pangsi) ini, kelompok masyarakat seperti pondok pesantren, kelompok tani, dan kelompok masyarakat yang berfokus pada sisi hulu produk pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pembenihan dan pembibitan, akan didorong untuk dapat memiliki produk kemasan atau produk olahan turunan yang bernilai tambah melalui pendampingan dan kemitraan oleh pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, lembaga pendidikan hingga perbankan.
Selain itu, guna mendorong efisiensi dan efektifitas proses bisnis sekaligus meningkatkan daya saing, seluruh pihak yang terlibat dalam Ekosistem Pangsi.
Baca Juga: Ini Jurus Jitu Ganjar Pranowo yang Sukses Buat Inflasi di Jawa Tengah Turun
"Ini akan didorong untuk mengakselerasi implementasi digitalisasi secara end-to-end mulai dari sisi produksi-pascaproduksi-pemasaran-pembayaran-pembiayaan melalui implementasi smart farming, smart fishery, packing house, refrigerated logistic, hingga optimalisasi penggunaan digital banking services," kata Herawanto kepada wartawan secara daring usai mengikuti High Level Meeting (HLM) Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (Pangsi) bertajuk "Sukabumi Project", di Kota Sukabumi, Jumat (5/8/2022).
HLM Ekosistem Pangsi -Sukabumi Project ini merupakan langkah awal sinergi hexa-helix kolaboratif Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bank Indonesia Jawa Barat, Perbankan Lembaga Pendidikan dan asosiasi dengan kelompok masyarakat yang bersifat inklusif di antaranya meliputi pondok pesantren, kelompok masyarakat subsisten, kelompok tani hingga desa wisata yang berada di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi.
"Dalam jangka panjang, implementasi Ekosistem Pangsi tersebut menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi," ungkapnya.
Herawanto mengungkapkan Ekosistem Pangsi ini juga diintegrasikan dengan sektor pariwisata Sukabumi melalui desa wisata berkonsep agrowisata sehingga tidak hanya menyajikan keindahan alam wisata sebagai atraksi utama wisatawan, namun juga turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan melalui atraksi wisata lainnya yang menyajikan user experiences bagi para wisatawan mengenai proses hulu-hilir produk pangan hingga produk olahan pangan dalam lingkup konsep agrowisata.
Baca Juga: 19 Juta Jiwa Alami Gangguan Mental, Telkomsel Jabar Ajak Keluarga Lakukan Ini
"Dengan terhubungnya berbagai peran kelompok masyarakat yang berada dalam Ekosistem Pangsi ini, maka lini usaha serta proses bisnis para kelompok masyarakat terutama dalam rangka menjaga ketahanan pangan tersebut akan semakin berdaya saing," ungkapnya.
Adapun, Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, mengatakan seluruh jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi serta seluruh stakeholders terkait di wilayah Sukabumi siap untuk bersinergi dengan Bank Indonesia dan secara konsisten mendukung implementasi Ekosistem Pangsi melalui berbagai program pengembangan dan pendampingan kepada pondok pesantren, kelompok masyarakat dan kelompok tani untuk mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, maritim dan pariwisata.
"Efisiensi dan efektivitas proses bisnis antar kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ekosistem Pangsi ini menjadi langkah yang sangat strategis, dalam upaya mewujudkan ekosistem yang terintegrasi sehingga mampu menciptakan daya saing unggul yang dapat memberikan andil pada ketahanan pangan," jelasnya.
Baca Juga: Dinas BMPR Siap Wujudkan Jalan Mulus di Jabar, Begini Strateginya
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri menilai bahwa Ekosistem Pangsi ini menjadi sebuah potensi besar bagi kelompok masyarakat yang tergabung dalam ekosistem, guna pengembangan sektor pertanian, perikanan, maritim, dan pariwisata di Kabupaten Sukabumi.
"Penguatan Ekosistem Pangsi juga perlu dikaitkan dengan optimalisasi implementasi Perdagangan Antar Daerah dalam kerangka Kerjasama Antardaerah (KAD) sehingga kebermanfaatan ekosistem dalam mengantisipasi potensi tekanan inflasi ini dapat dirasakan tidak hanya bagi masyarakat wilayah Sukabumi, melainkan hingga ke Provinsi Jawa Barat dan Nasional," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: