Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM, Mulyanto Sebut Efek Samping Lebih Berbahaya

        PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM, Mulyanto Sebut Efek Samping Lebih Berbahaya Kredit Foto: Instagram/Mulyanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan partainya akan meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Ia menjabarkan bahwa menaikan harga BBM bersubsidi tidak akan menyelesaikan masalah utama tata niaga BBM bersubsidi.

        Ia juga mengatakan bahwa, pemerintah seolah lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah  ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan.

        Karena itu PKS minta Pemerintah membatalkan kebijakan ini dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat. 

        Baca Juga: Ruhut Sitompul Cuma Tertawa Tahu PKS dan Partai Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM: Tetap Pak Jokowi...

        "Dengan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah Pemerintah membiarkan problem akut ketidak-tepat sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite.

        Selain itu, dengan meningkatnya permintaan BBM pasca-pandemi Covid-19,  diperkirakan kuota BBM bersubsidi ini tetap akan jebol di bulan Oktober atau November 2022," kata Mulyanto menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/9/2022) di Senayan, Jakarta.

        Mulyanto menambahkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM.  Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.

        Baca Juga: Putuskan Naikkan Harga BBM, PKS: Pemerintah Harus Cari Solusi!

        "Yang terbayang justru adalah efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Mulyanto. 

        Mulyanto mengaku tanda-tanda ke arah itu mulai terlihat dari tuntutan yang disampaikan berbagai komponen masyarakat dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi di atas.

        PKS sendiri, kata Mulyanto, terus memonitor aspirasi masyarakat yang berkembang untuk mengkonsolidasikan diri bagi langkah-langkah politik ke depan.

        Baca Juga: Harga BBM Naik, Politikus PKS Sentil Pemerintah: Sudah Mati Rasa terhadap Kesusahan Rakyat

        "Kita terus berkomunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah politik yang tepat," tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: