Menanggapi kesiapan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024, pakar hukum tata negara Refly Harun mengajukan dua pertanyaan. Kedua pernyataan tersebut, menurutnya, perlu dijawab Gubernur DKI Jakarta yang segera berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang itu.
Pertama, apakah Indonesia baik-baik saja di aspek mayor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan hukum? Kedua, apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan pada rel yang benar dan lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya?
Baca Juga: Anies Baswedan Diklaim Sebagai Figur Capres Sesuai Kriteria, PKS: Berpeluang Besar untuk Menang!
Menurut Refly, kedua pertanyaan itu penting untuk menentukan apakah publik punya kewajiban moral untuk mempertahankan rezim pemerintahan saat ini. "Atau justru sebaliknya, apakah kita berpikir rezim ini tidak perlu dipertahankan?" ujarnya, dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (16/9).
Refly mengatakan, rezim pemerintahan tak hanya presiden, tetapi juga bangunan sistem. "Terlepas dari kekurangan dan kelebihan Presiden Jokowi, apakah rezim ini pantas untuk dipertahankan pasca-2024 dan seterusnya?" katanya.
Advokat itu menilai, pertanyaan itu bisa meminimalisasi pertengkaran soal apakah Indonesia sudah baik atau belum. "Baik atau tidaknya negara ini jangan ditanyakan kepada masing-masing, tetapi kepada indikator yang bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Siap Nyapres, Parpol Mana yang Siap Meminangnya untuk Pilpres 2024?
Refly mengatakan, pertanyaan akademis perlu diutarakan agar penilaian terhadap rezim bisa objektif. Pasalnya, jika pertanyaan itu ditanyakan kepada orang-orang yang menikmati berkah kekuasaan, jawaban mereka pasti negara ini sedang baik-baik saja.
"Namun, jika ditanya kepada mereka yang ada di luar kekuasaan, jawabannya pasti akan buruk sekali," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: