Giliran Jokowi, Keluarga Brigadir J Sudah Lelah Tangani Ferdy Sambo

Aktivis Andi Sinulingga ikut turut serta mengawal proses hukum kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua atau Brigadir J.

Dirinya blak-blakan menyentil oknum aparat hukum yang dinilai terlibat dalam sejumlah kasus yang diisukan turut menyelimuti pembunuhan tersebut.

Baca Juga: Akhirnya Ferdy Sambo Dipecat Tidak Hormat dari Polri, Kamaruddin Tegas: Sangat Pantas! Dia Bukan Kesatria, Bukan Jenderal

"Banyak aparatur penegak hukum yg jadi bandar, backing atau membiarkan perjudian dan peredaran narkoba itu jahat sekali, sangat jahat," ujar Sinulingga dikutip dari unggahan twitternya, @AndiSinulingga (19/9/2022).

Tak hanya itu, dirinya juga menyentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilainya tidak tegas terkait penegakan hukum.

"Memang agak mengherankan kenapa pak presiden tak atensi tegas soal ini dan terbuka perintahkan kapolri untuk sikat habis mafia2 seperti ini," tandasnya.

Sebelumnya, beredar kabar keluarga mendiang Brigadir J menyerah pada kasus pembunuhan anaknya. Hal itu tidak lepas dari berlarut-larutnya penanganan yang dilakukan Polri dan yang bersangkutan.

Baca Juga: Pupus Sudah Harapan... Banding Ditolak, Polri Resmi Pecat Ferdy Sambo!

Pernyataan menyerah dari keluarga Brigadir J disampaikan oleh Kuasa Hukum Kamaruddin Simanjuntak. Dia mengungkapkan, keluarga korban akhirnya menyerah pada kasus pembunuhan anaknya.

Kamaruddin juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada masyarakat, karena tidak mampu untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J.

Baca Juga: Permohonan Banding Sidang Etik Ditolak, Ini Nasib Ferdy Sambo Selanjutnya

Padahal dia mengaku dirinya telah berusaha semaksimal mungkin, bahkan mengorbankan segalanya guna menyingkap misteri kasus pembunuhan kliennya tersebut.

Baca Juga: Ferdy Sambo Akhirnya Resmi Dipecat Polri, Irjen Dedi: Seluruh Hakim Sepakat Tolak Memori Banding

Kamaruddin sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, namun tidak disertai dengan aksi yang nyata. Dengan tidak adanya aksi nyata dari Presiden, akan membuat Polri semakin terjebak pada masalahnya sendiri, menurut Kamaruddin.